Realisasi serapan anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian (Kementan) hingga bulan Juni 2021 belum mencapai 50%. Untuk itu, guna mempercepat serapan anggaran, beberapa strategi akan dilakukan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil mengungkapkan ada tiga strategi agar penyerapan anggaran di lapangan bisa tepat sasaran.
Strategi pertama adalah pengawalan serapan anggaran. Dia menjelaskan, sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), target serapan anggaran pada Juni 2021 harus berada di atas 40%.
“Harusnya distribusi normal di atas 50%, tetapi mudah-mudahan di atas 50%. Strategi yang kami lakukan adalah pengawalan serapan setiap Minggu. Kemudian, setiap Senin, saya minta laporan kepada seluruh eselon dua,” katanya.
Dia mengatakan, setelah mendapat laporan, dia akan membedah kinerja seluruh direktorat yang ada di PSP. Ditjen PSP Kementan punya lima direktorat plus Sekretariat Direktorat Jenderal (Sesdit).
“Sudah kami kupas dan beberapa kali dilakukan interaksi semuanya, di mana titik-titik dan simpul-simpul kritisnya. Kami lakukan percepatan terhadap itu,” kata Ali Jamil dalam sambutannya dalam Rapat Konsolidasi Ditjen PSP Kementan di Kota Semarang, Rabu (16/6/2021).
Menurut dia, prinsip yang dikedepankan adalah cepat, cermat, dan akurat (CCA). Melalui prinsip ini, dia berharap administrasi tetap bisa dipertanggungjawabkan, meski ada percepatan penyerapan anggaran.
“Itu menjadi strategi kedua. Adapun yang ketiga adalah membuat lagi tim pengawalan di lapangan yang mengharuskan semua direktorat turun tangan dengan metode jemput bola atau mencari solusi di lapangan. Itu kita cari solusinya,” jelas Ali.
Dia melanjutkan, saat ini prioritas kegiatan berada pada Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Direktorat Perluasan Pertanian Lahan (PPL), Direktorat Irigasi Pertanian, serta Direktorat Pembiayaan Pertanian.
“Dari segi itu tentu menjadi prioritas, karena semua anggaran dipantau dan dipastikan bisa bergerak cepat, cermat, dan akurat,” kata dia.
Adapun hal yang menyangkut program Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP di lapangan, sambung dia, adalah food estate. “Food estate menjadi program super prioritas Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diteruskan kepada Bapak Mentan,” tuturnya.
Sementara itu, terkait fungsi pengawalan di lapangan, Ali menegaskan bahwa pihaknya telah membagi tim sesuai kebutuhan kerja di lapangan. “Artinya, semua pekerjaan di lapangan bisa langsung ditangani oleh Ditjen PSP. Kami sudah menugaskan personel-personel yang bahkan tidak boleh keluar dari lapangan sebelum pekerjaan mereka selesai,” jelas Ali.
Dilakukan demikian, lanjut dia, agar peran mereka di lapangan, misalnya koordinasi lintas stakeholder, bisa berjalan dengan baik. “Harapannya agar pekerjaan bisa selesai tepat pada waktunya,” katanya.
Sebagai informasi, pernyataan tersebut diungkapkan Ali dalam agenda Rapat Konsolidasi Ditjen PSP Kementan di Kota Semarang.
Kegiatan tersebut diikuti beberapa pemerintah daerah dari wilayah barat atau grup 1, yakni Jawa Tengah (Jateng), Papua, Papua Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Gorontalo, Maluku Utara, Bengkulu, dan Kalimantan Utara.
Agenda rapat pun dilaksanakan secara tertib dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan tepat.
Sebelumnya, sesuai arahan Mentan SYL, Ditjen PSP diwajibkan berpartisipasi dalam membangun sektor pertanian ke arah yang lebih maju, mandiri, dan modern. Di sini, PSP menjadi aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas para petani.
Bekerja Harus Terencana
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan melakukan pertemuan “Konsolidasi Hasil Pembangunan Pertanian semester I Tahun Anggaran 2021.
Pertemuan ini untuk mengevaluasi implementasi program dan anggaran yang selama ini sudah berjalan, yang di ikuti oleh seluruh Satker Daerah yang menangani Prasarana dan Sarana Pertanian.
Selain itu sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang meminta kepada kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) terus ditingkatkan mengingat penyediaan prasaran dan sarana pertanian sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya krisis pangan.
Dirjen PSP Kementan, Ali Jamil menerangkan, dalam menjalankan amanat tersebut, Ditjen PSP bersinergi dengan seluruh satker di daerah dan dalam memasuki bulan Juni ini adalah saat yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi semester I dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Januari-Juni 2021.
Dia menyebutkan, evaluasi ini merupakan bentuk pengawalan dan antisipasi dini atau early warning, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan, telah berlangsung sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.
Selain itu, kata Ali Jamil, sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk penajaman program anggaran tahun 2021 dan perencanaan anggaran di tahun 2022.
Dia tidak menampik ada banyak tantangan dan kendala yang dialami, baik dari sisi penganggaran seperti revisi anggaran, sisi teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, pandemi COVID-19 maupun aspek lainnya seperti pergantian atau rotasi pejabat di daerah yang pada kenyataannya berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan Ditjen PSP secara keseluruhan.
Secara khusus, kata dia, dalam sisa waktu 6 bulan ke depan, pihaknya mengingatkan dan meminta agar semua pihak lebih intensif, fokus dan bekerja lebih giat, lebih keras dan cerdas untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan Ditjen PSP yang sampai saat ini belum menunjukkan realisasi dan percepatan yang baik.
Dia mengatakan, beragam kendala dan tantangan yang harus hadapi bersama, baik di pusat dan daerah, namun besar harapan dengan bekerja terencana dan terkoordinasi akan teratasi.
“Solusi atau pengambilan keputusan yang tepat akan dapat lebih mempercepat pelaksanaan kegiatan sekaligus mencari solusi guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi,” tegasnya.
Dari beragam jenis kegiatan utama Ditjen PSP, kegiatan optimasi lahan rawa, irigasi pertanian, penyaluran dan pemanfaatan alat mesin pertanian, asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi/kerbau, penyediaan pupuk bersubsidi, serta Food Estate merupakan kegiatan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius. “Pembinaan, pengawalan dan pengawasan kegiatan ini harus dilakukan dengan lebih intensif dan cermat, sehingga berbagai hambatan dalam pelaksanaannya dapat diminimalisir,” tekan Ali.
Dari sisi kinerja anggaran, Ali meminta seluruh pihak baik pusat maupun daerah untuk terus memacu peningkatan kinerja sehingga pembangunan pertanian terus meningkat dan ketersediaan pangan terjaga.
“Oleh karena itu, melalui kegiatan konsolidasi semester I ini saya menghimbau agar seluruh stakeholders melakukan akselerasi dalam meningkatkan penyerapan anggaran di seluruh lini,” katanya. PSP
