BPDPKS Mampu Kawal Sawit Lewati Masa Pandemi

Industri sawit adalah satu dari sedikit kegiatan ekonomi yang masih berjalan dengan baik dan menyumbangkan kekuatan finansial bagi Indonesia selama periode perlambatan ekonomi yang ekstrem yang dialami Indonesia akibat kemunculan Covid-19 tahun 2020. Hal ini tak terlepas dari peran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam menjaga sawit berkelanjutan melewati masa pandemi.

“Kegiatan operasional di perkebunan kelapa sawit tetap berjalan normal dengan tetap memberlakukan protokol Kesehatan yang ketat sehingga petani dan tenaga kerja di sektor sawit tetap terjamin kesejahteraannya di tengah masa pandemi,” ujar Direktur Utama BPDPKS  Eddy Abdurrachman pada press conference akhir tahun BPDPKS di Jakarta, Selasa, (28/12/2021).

Menurutnya, hasil yang dicapai oleh industri sawit nasional itu didukung oleh keberhasilan pemerintah yang terus konsisten dalam implementasi seluruh program kerja BPDPKS sehingga dapat terlaksana pada tahun 2021.

Eddy menyatakan, seluruh kegiatan prioritas yang dilakukan oleh BPDPKS ditujukan dalam rangka pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dengan tujuan utama menjaga stabilisasi harga dan efisiensi biaya produksi yang dilakukan melalui penciptaan kualitas produk yang unggul, kepastian supply, kepastian pasar dan tersedianya infrastruktur yang mendukung, utamanya untuk melakukan transformasi kesejahteraan rakyat melalui industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

Direktur Utama BPDPKS itu  menyampaikan capaian seluruh program yang dilaksanakan oleh BPDPKS, yang pertama yaitu kinerja program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).  “Sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, realisasi penyaluran dana PSR seluas 242.537 Ha untuk 105.684 pekebun dengan dana mencapai Rp.6,59 triliun yang tersebar di 21 Provinsi di Indonesia,” ujarnya.

Diakui Eddy, capaian di tahun 2021 ini memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh legalitas lahan khususnya yang terkait dengan kawasan hutan dan tumpang tindih lahan, permasalahan kelembagaan pekebun dan tingginya harga CPO yang menyebabkan keengganan pekebun untuk memulai penanaman kembali.

Disisi lain, Program Insentif Biodiesel dalam kerangka pendanaan BPDPKS yang diimplementasikan sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga CPO, mendorong kemandirian dan ketahanan energi nasional, pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan devisa yang berasal dari berkurangnya impor solar hingga tahun 2021, telah menyalurkan volume biodiesel sebesar 33,07 juta KL dengan penghematan devisa akibat tidak perlu impor bahan bakar minyak jenis minyak solar sebesar Rp 209,62 triliun dan pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 49,45 juta ton CO2e.

“Dengan tren peningkatan harga minyak dunia dan ekspektasi normalisasi harga CPO, maka diharapkan selisih harga biodiesel dan solar di tahun 2022 yang lebih baik,” imbuh Eddy lagi.

Selanjutnya, kinerja program penelitian dan pengembangan dimana sejak tahun 2015 hingga 2021 telah mendanai 234 riset yang melibatkan 840 peneliti dan 346 mahasiswa di 69 lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia dengan dana yang telah disalurkan sejumlah Rp.389,3 miliar.

Di tahun 2021 ini, BPDPKS  lebih selektif dalam pendanaan dengan prioritas riset-riset yang berpotensi untuk mencapai komersialisasi dan dimanfaatkan langsung oleh industri sawit. Sementara untuk capaian program pengembangan SDM, sejak tahun 2015 hingga 2021 telah melibatkan 9.679 peserta pelatihan dan 3.265 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dengan dana yang telah disalurkan sebanyak Rp.199,01 miliar.

Program promosi dan kemitraan juga mencatatkan capaian realisasi terbesar sejak BPDPKS didirikan di tahun 2021. Total capaian program promosi dan kemitraan sejak tahun 2015 sampai dengan 2021 yaitu dana tersalur sebesar Rp.318,5 miliar.

Program Sarana dan Prasarana juga telah mulai diimplementasikan di tahun 2021 ini dengan kerjasama dan sinergi yang baik antara BPDPKS, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas-dinas Perkebunan daerah dengan empat lembaga pekebun yang telah ditetapkan sebagai penerima sarana dan prasarana perkebunan berupa peningkatan jalan produksi, dan penyediaan benih, pupuk dan pestisida dengan total nilai sebesar Rp.21,1 miliar.

“Diharapkan capaian ini dapat terus ditingkatkan di tahun 2022 dengan dukungan seluruh stakeholder. Seluruh capaian ini tentunya tidak mungkin bisa diraih sendiri oleh BPDPKS, melalui dukungan dan sinergi yang baik dari seluruh stakeholder, tentunya tahun 2022 akan menjadi tantangan baru bagi industri sawit Indonesia dan BPDPKS khususnya untuk dapat mempertahankan kinerja dan capaian yang lebih baik,” tutup Eddy. Buyung N