Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto mengungkapkan, sampai tahun 2023 distribusi areal perhutanan sosial telah mencapai lebih dari 6,4 juta hektare.
“Seluas lebih dari 6,2 juta hektar akan didistribusikan kepada masyarakat dengan strategi ‘Kerja Bareng Jemput Bola’ hingga tahun 2030,” katanya Bambang saat menjadi pembicara kunci pada Belantara Learning Series Eps.9 yang berlangsung secara hybrid, Senin, 4 Maret 2024.
Sejak 2016, KLHK mengeluarkan P.83/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 yang mengatur tentang Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari. KLHK mengoptimalkan pemberian izin legal untuk perhutanan sosial dengan target seluas 12,7 juta hektar pada tahun 2030 untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.
FOLU Net Sink 2030 Indonesia dapat membantu rehabilitasi ekosistem penting serta dalam jangka panjang menyimpan penyerap karbon utama dan melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. FOLU Net Sink 2030 juga menekankan pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat dan lestari melalui program perhutanan sosial.
Sementara itu Direktur Hubungan Eksternal PT Agincourt Resources, Sanny Tjan, menyatakan pentingnya kolaborasi antarpihak dalam mencapai tujuan dengan konsep pentahelix untuk mendukung program perhutanan sosial di Indonesia. Konsep tersebut menggabungkan peran akademisi, sektor bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.
“Dengan melibatkan berbagai pihak, konsep pentahelix dapat digunakan untuk mencari pendekatan inovatif guna meningkatkan pengembangan dan implementasi perhutanan sosial. Tentu saja butuh koordinasi yang baik, juga komitmen tinggi, dari berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” imbuh Sanny.
Belantara Learning Series diselenggarakan oleh Belantara Foundation bersama Prodi Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Prodi Biologi Fakultas MIPA, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pakuan serta menggandeng PT Agincourt Resources.
Kegiatan tersebut yang juga berkolaborasi dengan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, KKI Warsi, dan Winrock International serta menggandeng tujuh universitas sebagai kolaborator yang mengadakan acara “nonton dan diskusi bareng” bagi mahasiswa dan dosen di masing-masing universitas. Tujuh universitas tersebut yaitu Universitas Pakuan, Universitas Riau, Universitas Nasional, Universitas Andalas, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Nusa Bangsa.
Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, yang juga menjadi salah satu keynote speaker pada acara ini, mengatakan bahwa tujuan utama seminar nasional ini untuk meningkatkan pemahaman stakeholders mengenai regulasi dan kebijakan serta model-model usaha dalam perhutanan sosial di Indonesia. Tujuan lain yaitu meningkatkan kapasitas stakeholders terkait langkah-langkah efektif dalam mengembangkan ecopreneur pada perhutanan sosial.
Dolly yang juga pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan itu menyebutkan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mencapai net sink zero karbon dioksida (CO2) pada tahun 2030 dari sektor FOLU yaitu melalui perhutanan sosial. ***
