Finlandia: EUDR Ciptakan Beban Birokrasi

Pabrik plywood Kutai Timber Indonesia. Foto: kti.co.id

Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dinilai akan menimbulkan beban birokrasi untuk industri kehutanan Finlandia. Selain itu, Finlandia menganggap perlu dibedakan antara deforestasi dengan degradasi hutan. Buat kehutanan Finlandia, degradasi hutan jauh lebih penting ketimbang isu deforestasi.

“Kita lihat saja apa dampaknya. Tapi mengingat aturan ini sudah berlaku, kita pasti akan mematuhinya,” ujar Maija Rantameki, kepala urusan kehutanan internasional dan Uni Eropa di Federasi Industri Kehutanan Finlandia (FFIF).

EUDR telah diterbitkan pada Juni. Aturan ini mulai berlaku akhir bulan tersebut. Tujuan dari peraturan ini adalah meminimalisir peran dan pengaruh UE terhadap berkurangnya kawasan hutan dan degradasi hutan dunia.

Regulasi ini menetapkan harus ada bukti dokumen yang memadai bahwa setiap produksi kayu tidak mendegradasi hutan. Contoh degradasi hutan adalah penggunaan lahan hutan untuk pertanian atau konversi “hutan primer” menjadi hutan komersial. Bukti-bukti yang sesuai harus diberikan untuk setiap kawasan hutan yang menjadi sumber bahan baku untuk memasok produksi sebuah produk.

Di Kementerian Pertanian dan Kehutanan Finlandia, implementasi UEDR disiapkan oleh pakar senior Viktors Harvio. Menurutnya, sangat penting membedakan antara deforestasi dengan degradasi, mengingat kedua istilah ini disebut dalam EUDR. Buat sektor kehutanan Finlandia, katanya, masalah degradasi hutan jauh lebih penting.

Regulasi deforestasi UE mengatur bahwa pengusaha, pedagang dan pemilik hutan yang mengolah bahan baku kayu atau produk kayu harus punya informasi dari kawasan hutan mana asal pasok kayu-kayu tertentu yang dipakai dalam sebuah produksi.

“Informasi ini harus dikirim ke Komisi Eropa. Di samping itu, harus disampaikan pula sertifikat pemeriksaan yang menyatakan bahwa hutan tersebut tidak terdegradasi,” kata Maija Rantameki seperti dilansir globalwoodmarketinfo.com, Kamis (31/8).

Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut, Komisi Eropa akan memberikan nomor referensi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi operasi penebangan pohon tertentu. Dengan cara ini, maka bisa diidentifikasi kawasan hutan di mana logging itu dilakukan. Sebuah perusahaan kehutanan yang memproduksi hasil hutan akan menghubungkan nomor referensi tersebut ke nomor batch produknya. Nomor referensi dan pernyataan keandalan harus disimpan selama 5 tahun.

Sumber bahan baku dari tiap-tiap produk harus punya angka identifikasi tersendiri.

“Dengan kata lain, setiap papan, karton kemasan makanan atau kertas kantor yang masuk ke toko harus punya ID atau tanda pengenal, sehingga ketika ID itu dikirim ke pihak yang berwenang, maka bisa ditemukan angka referensi dan penebangannya. Dengan demikian, lembaga pengawas dapat memastikan bahwa produk itu tidak terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan,” tegas Maija Rantameki.

Birokrasi

Bahkan sebelum EUDR berlaku, industri kehutanan Finlandia sudah mulai bersiap diri. Rincian sistemik produk kayu akan dikembangkan selama masa transisi sampai akhir 2024. Banyak birokrasi yang harus dibuat. Satu batch produk mungkin membutuhkan ribuan, bahkan puluhan ribu angka referensi.

“Ada kekhawatiran yang valid mengenai jumlah angka referensi yang dibutuhkan,” ujar Viktor Harvio.

Maija Rantameki yakin bahwa “saat-saat yang menarik menanti kita.” Hanya saja, “Tidak ada jalan untuk kembali. Begitu regulasi (EUDR)  ini diadopsi, kita akan mengikutinya sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Contoh nyata adalah kemasan kertas yang digunakan pada kertas fotokopi. Tergantung pada gradasinya, maka kemasan itu bisa dibuat dari 3-4 kualitas pulp yang berbeda yang berasal dari pabrik yang berbeda pula. Pabrik pulp juga harus memastikan bahwa sumber bahan baku kayu yang dipakai sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam EUDR. Tidak hanya terkait dengan penebangan yang dikembangkan oleh pihak perusahaan sendiri, tapi juga terkait dengan kayu yang diperoleh dari pasar.

Misalnya bahan kayu dibeli dari sebuah kilang kayu yang membalak dan memperoleh tidak hanya kayu bulat saja, tapi juga wood fibre yang tidak bisa digunakan tapi dijual lebih lanjut. Angka referensi juga dibutuhkan untuk kayu serpih (wood chip) yang dihasilkan oleh kilang kayu dan dijual ke pabrik bubur kertas (pulp).

Di Finlandia sendiri, secara signifikan ada 100.000 lebih angka referensi yang dibutuhkan tiap tahunnya, karena banyaknya kayu bulat yang dikembangkan tiap tahunnya secara nasional. Dari satu pohon yang ditebang, Anda bisa mendapatkan bahan baku kayu untuk beragam produk. Masih belum jelas apakah satu tebangan pohon akan diidentifikasi oleh angka referensi yang sama untuk semua produk yang dihasilkan darinya.

Apa alasan di balik birokrasi yang besar ini? Tidakkah masalah ini bisa dituntaskan dengan bantuan sistem sertifikasi hutan seperti PEFC atau FSC?

“Kami sudah mengusulkannya, tapi Komisi Eropa tidak bisa menggunakannya. Komisi Eropa tidak cukup percaya dengan sertifikasi hutan dan tidak menganggap atau mempertimbangkannya,” papar Maija Rantameki.

Seluruh dunia

EUDR sendiri mengandung banyak persyaratan yang rinci. “Jika sebuah kawasan hutan luasnya kurang dari 4 hektare (ha), hanya lokasi geografisnya saja yang wajib memperoleh angka referensi. Tapi jika lebih luas, prosesnya menjadi lebih rumit,” papar Maija Rantameki.

EUDR juga berlaku untuk barang yang diimpor masuk atau diekspor keluar dari Uni Eropa.

“Pedagang atau eksportir harus memasukkan pernyataan keotentikan atau keaslian jika produk kayunya diekspor dari Uni Eropa. Hal yang sama berlaku untuk produk kayu impor,” tambah wanita ini.

Oleh karena itu, nampaknya Komisi Eropa akan menetapkan angka referensi untuk produk kayu dari seluruh dunia yang dimasukkan ke Uni Eropa.

Di samping kayu, EUDR juga mengatur bahan baku lainnya yang berasal dari hutan, sepereti kakao, minyak sawit, kedele, karet dan kopi. EUDR juga berlaku untuk hewan ternak. Menurut penafsiran awal aturan ini, dilarang membuat kandang untuk ternak jika harus menebang pohon untuk membuat kandang tersebut.

Sejauh ini, hanya penilaian awal yang telah dilakukan terhadap sumberdaya yang dibutuhkan oleh pihak berwenang Finlandia untuk menerapkan aturan EUDR.

“Dalam hal kayu, Dinas Pangan Finlandia sudah mengidentifikasi tugas-tugas yang terkait dengan Regulasi Kayu Uni Eropa (EUTR) dan sistem perizinan guna menjamin legalitas pemanenan kayu. Namun, sekarang persyaratannya menjadi lebih ketat lagi,” ujar Viktors Harvio. AI