Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Kamis (23/01/2020) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertujuan untuk pengembangan dan penguatan industri mebel dan kerajinan nasional. Sebelum Rakernas, pada hari Rabu malam, HIMKI telah menggelar Gathering Masyarakat Industri Mebel dan Kerajinan Nasional.
Sekjen HIMKI, Abdul Sobur menjelaskan pengembangan dan penguatan industri mebel dan kerajinan meliputi terjaminnya keberlangsungan suplai bahan baku dan penunjang, desain dan inovasi produk, peningkatan kemampuan produksi, pengembangan sumber daya manusia, promosi dan pemasaran.
“ Selain itu juga berupa pengembangan kelembagaan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi industri mebel dan kerajinan nasional,” katanya.
Menurutnya, penyelenggaraan Rakernas ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga (ART) HIMKI. Rakernas dilaksanakan minimal sekali dalam setahun untuk koordinasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
“Sesuai pasal tersebut, peserta Rakernas adalah seluruh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pimpinan Daerah serta Badan Eksekutif Pusat,” paparnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten Cirebon/Provinsi Jawa Barat, para stakeholder industri, dan mitra-mitra stategis HIMKI di tingkat nasional dan daerah, baik dari jajaran pemerintah maupun swasta dalam mendukung produsen/ eksportir mebel dan kerajinan nasional.
Sementara acara gathering dibuka oleh Ketua DPD HIMKI Cirebon Raya, yang dilanjutkan dengan sambutan oleh Sekretaris Jenderal HIMKI dan Ketua Umum HIMKI Ir. Soenoto yang membahas berbagai permasalahan yang memperlemah daya saing industri mebel dan kerajinan nasional dan solusi yang harus dilaksanakan sehingga industri padat karya ini dapat tumbuh sebagaimana mestinya.
Di acara ini juga diperkenalkan DPD-DPD baru, yaitu DPD HIMKI Nusa Tenggara Barat, DPD HIMKI Sulawesi Tengah, DPD HIMKI Sumatera Selatan dan DPD HIMKI Kalimantan Selatan. Dengan demikian, jumlah DPD HIMKI ada 16 DPD.
“ Hal ini merupakan jawaban bahwa jaringan HIMKI sudah melebar ke hampir seluruh Nusantara, yang meliput industri hulu dan hilir,” ujar Sobur.
Bagi industri mebel dan kerajinan nasional, ungkap Sobur, Rakernas ini sangat penting mengingat industri ini merupakan bantalan ekonomi yang kuat pada saat kondisi ekonomi seperti saat ini dan menjadi jalan keluar negara dalam penyerapan tenaga kerja.
“Sebab sampai saat ini industri mebel dan kerajinan tetap eksis dan menghasilkan devisa bagi negara di saat industri lain terkena imbas krisis, karena industri ini didukung oleh local content yang cukup besar,” jelasnya.
Masih Ada Kendala
Sobur mengatakan pihaknya optimistis bahwa industri ini akan terus mengalami pertumbuhan. Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki bisa dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi leader untuk industri mebel dan kerajinan di Kawasan Regional ASEAN. Dengan ketersediaan bahan baku hasil hutan yang melimpah, sumber daya manusia yang terampil dalam jumlah besar, industri ini mestinya menjadi industri yang tangguh.
Namun demikian, masih adanya kebijakan kontraproduktif yang membuat industri mebel dan kerajinan Indonesia kurang berkembang. Di atara kebijakan itu adalah masih adanya sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah.
“Hal ini membuat harga bahan baku bagi industri kayu tak kompetitif dibanding pesaing kita seperti Malaysia dan Vietnam karena untuk mengurus SVLK dan beberapa ijin pendukungnya membutuhkan biaya yang sangat besar,” jelasnya. Buyung N
