Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau hutan kota di perumahan Mutiara Gading City (MGC), Bekasi untuk menggali inspirasi terkait pengembangan ibu kota baru yang hijau dan ramah lingkungan.
Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian KLHK Agus Justianto menuturkan, praktik terbaik pengembangan hutan kota bisa direplikasi untuk mendukung rencana pengembangan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Kita lihat apa yang baik dan bisa direplikasi di lokasi ibu kota baru,” kata Agus saat bersama rombongan KLHK meninjau hutan kota perumahan MGC, Selasa (14/1/2020).
Agus dan rombongan bersepeda sekitar 10 kilometer untuk melihat lebih dekat hutan kota di perumahan MGC. Di perumahan seluas 300 hektare itu, ada hutan kota yang mulai dibangun sejak tahun 2013 yang terdiri dari lebih dari 40.000 pohon dengan lebih dari 150 jenis.
Hutan kota di perumahan MGC secara klaster berdasarkan kelompok jenis tanaman. Ada klaster dengan kelompok tumbuhan kayu-kayuan seperti sengon, akasia, dan mahoni. Ada juga klaster dengan kelompok tumbuhan multi guna (multi purposes tree species/MPTS) seperti mangga, nangka, belimbing, durian, dan jambu air. Klaster lain adalah klaster khusus untuk arboretum dengan kelompok tumbuhan berupa jenis-jenis langka dari berbagai daerah di Indonesia.
Keberadaan hutan di perumahan MGC membantu membentuk mikro klimat yang lebih dingin di Bekasi yang terkenal panas. Hutan kota itu juga membantu mencegah banjir seperti yang melanda wilayah Jabodetabek awal januari 2020. Keberadaan hutan kota itu juga menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan melakukan aktivitas wisata sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.
Menurut Agus, pengelolaan hutan kota di perumahan MGC akan diujicoba untuk direplikasi di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola oleh BLI. Rencananya ujicoba akan dilakukan di KHDTK Dramaga, Bogor yang dekat dengan ibu kota saat ini, Jakarta, dan KHDTK Samboja, yang dekat dengan calon lokasi ibu kota baru.
“Pengembangan hutan kota ini juga sangat positif terkait aksi mitigasi perubahan iklim,” kata Agus.
Tenaga Ahli Menteri LHK Arief Yuwono yang ikut meninjau hutan kota perumahan MGC menyatakan, praktik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan di tingkat tapak harus harus ditemukenali dan direkognisi. “Hutan kota seperti ini bisa direkognisi sehingga bisa diikuti oleh pihak-pihak lain,” katanya.
Arief menyatakan, rekognisi terhadap praktik yang dilakukan masyarakat bisa membumikan isu pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak. “Kita perlu mengisi gap. Selama ini kesannya ada jurang isu perubahan iklim dengan masyarakat. Padahal, secara sadar atau tidak, banyak aktivitas masyarakat yang sudah melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” kata Arief.
Sugiharto
