Rencana impor beras jutaan ton, di tengah panen raya, nampaknya bakal dilaksanakan pemerintah. Setidaknya, Indonesia siap meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Thailand untuk memulai kembali impor beras dengan skema antarpemerintah (G to G) sebanyak 1 juta ton lebih. Selain itu, trader beras di Vietnam juga mengungkapkan bakal segera ada transaksi impor dengan Perum Bulog.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membuat pernyataan mengejutkan. Hanya selang beberapa hari dari pengumuman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa produksi padi Januari-April 2021 naik 26,88% dari 19,99 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 25,37 juta ton GKG, dia mengaku dalam waktu dekat akan membuka keran impor beras antara 1-1,5 juta ton. Menurut Airlangga, dalam pembukaan Raker Kementerian Perdagangan 2021 di Jakarta, impor dibuka untuk menjaga ketersediaan beras di dalam negeri.
Protes pun berdatangan. Mulai dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), pengamat sampai anggota DPR. Isu panas ini coba diredam. “Yang keluar itu baru alokasi, belum impor. Itu ada ketentuannya bahwa dalam musim panen raya diharapkan tidak ada masuk impor,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, Rabu (10/3/2021). Selain itu, impor itu bukan dilakukan saat panen raya mulai April 2021 mendatang.
Sejauh ini, sumber di Kemendag juga mengungkapkan bahwa hingga akhir pekan lalu, izin impor beras belum diterbitkan. “SPI (surat persetujuan impor) belum diterbitkan,” katanya di Kemendag, Jumat (12/03/2021).
Anda boleh percaya, boleh tidak. Namun, fakta yang ada, akhir Maret 2021 ini rencananya Indonesia akan memulai kembali kesepakatan pembelian beras skema antarpemerintah (G to G) dengan Thailand. Menurut laporan The Bangkok Post (11/3/2021), mengutip Menteri Perdagangan Jurin Laksanawisit, nota kesepahaman (MoU) akan ditandatangani pada akhir Maret untuk pembelian 1 juta ton lebih beras dengan kualitas butir patah (broken) 15%-25% alias beras medium.
Rencana impor ini juga disambut hangat eksportir beras lainnya, Vietnam. Menurut pemberitaan Reuters (11/3/2011), seorang trader beras mengaku akan ada transaksi pembelian oleh Perum Bulog. “kami berharap segera menandatangani transaksi baru dengan Bulog,” katanya.
Perkembangan ini membuat Sekjen KTNA, M. Yadi Sofyan Noor mendesak pemerintah meninjau ulang rencana impor tersebut. Pasalnya, kebijakan itu berdampak buruk terhadap harga gabah petani yang menjelang panen raya serta tidak menghargai jerih payah petani. “KTNA meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras. Kebijakan itu akan berdampak terhadap penurunan harga jual hasil panen padi petani serta membuat mental petani akan tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini,” ungkapnya, Senin (8/4/2021). AI
