Kerja Sama Pupuk Indonesia-JPMC Amankan Bahan Baku

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terus mendukung pengamanan pasokan bahan baku pupuk dalam negeri. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah dampak perang Rusia dengan Ukraina.

“Dukungan stabilitas pasokan pupuk Indonesia ini nantinya berdampak pada program ketahanan pangan nasional,” katanya, Rabu (1/6/2022).

Mentan mengatakan hal itu saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Perseroan Terbatas (PT) Pupuk Indonesia dengan Jordan Phospate Mines Co. Plc (JPMC), perusahaan asal Yordania, Selasa (31/5/2022).

MoU tersebut ditandatangani Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman dan Chairman JPMC Mohammad Thneibat, di Vienna, Austria. Penandatanganan tersebut dilakukan disela-sela acara International Fertilizer Association (IFA) Annual Conference, yang diikuti oleh banyak pelaku industri pupuk dunia.

Mentan mengatakan, lewat kerja sama stabilisasi tersebut, kebutuhan bahan baku nitrogen, posfat, dan kalium (NPK), yaitu phosphate sudah diamankan Indonesia.

Syahrul mengatakan, kerja sama tersebut diperlukan. Pasalnya, bahan baku pupuk seperti phospat maupun kalium (KCl) memang tidak tersedia dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

“Salah satu pemasok besar bahan baku tersebut adalah Rusia yang saat ini sedang perang dengan Ukraina dan menyatakan untuk melakukan penundaan ekspor atau moratorium,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mentan berharap kerja sama stabilisasi antara Pupuk Indonesia dengan JPMC dapat mengamankan ketersediaan bahan baku pupuk dalam negeri.

“Saya harap kerja sama ini juga dapat memenuhi kebutuhan pupuk nasional di tengah ketidakpastian global sebagai dampak dari perang Rusia dengan Ukraina,” ujarnya.

Ekspor Naik

Dalam kesempatan itu, Syahrul juga mengapresiasi kontribusi PT Pupuk Indonesia dalam peningkatan kinerja sektor pertanian. Menurut dia, Pupuk Indonesia dan anak usahanya berhasil menjamin ketersediaan pupuk yang dibutuhkan dalam sektor pertanian.

Dia menceritakan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang berhasil tetap tumbuh walaupun terjadi pandemi COVID-19.

“Dua tahun terakhir ini (terjadi) turbulensi, tidak ada data yang naik, hanya satu sektor saja, yaitu pertanian (Data BPS/Badan Pusat Statistik). Kenapa? Karena adanya pupuk yang tumbuh,” katanya.

Kinerja sektor pertanian yang tumbuh di tengah pandemi COVID-19 ini, menurut Mentan sebagai buktinya dari kinerja ekspor naik 15,79% di tahun 2020 dan naik 38,69% di tahun 2021.

Kinerja sektor pertanian juga terlihat dari data nilai tukar petani (NTP) yang sudah berada di level 109 dari target yang direncanakan dalam APBN di level 104-105.

Dengan kinerja pertanian yang tumbuh, Mentan mengatakan pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan komoditas pangan utama seperti beras nasional.

“Ssudah 3 tahun tidak ada impor beras. Orang bilang, kalau tidak impor beras akan menjadi bencana. Ternyata nggak tuh, karena ada Pupuk Indonesia dan Petrokimia yang kerja di lapangan,” kata Syahrul.

Meski kinerja pertanian meningkat, Mentan mengungkapkan ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia. Tantangan tersebut mulai dari penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan, perubahan iklim yang ekstrem, hingga perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada pasokan bahan baku pupuk.

“Kita menghadapi ancaman dunia, yaitu krisis yang berlapis dan semua tentang pangan. Lalu tantangan energi, fosfat jadi mahal, semua impor yang dijadikan pupuk itu bersoal, karena tiba-tiba lagi ada perang, kita banyak tergantung. Kalau begitu, kalau kita tidak hati-hati, besok akan bersoal,” ungkapnya.

Tambah Kapasitas

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman mengapresiasi dukungan Mentan dalam upaya tetap mengamankan pasokan bahan baku phospate. “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri,” jelas Bakir.

Sebagai informasi, kerja sama stabilisasi pasokan pupuk untuk Indonesia juga akan mendorong kesempatan dan kolaborasi dalam tiga bidang strategis.

Pertama, program jangka pendek untuk menjamin pasokan phospate dari JPMC kepada Pupuk Indonesia. Hal ini untuk menstabilkan pasokan pupuk dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kedua, program jangka menengah dengan terus mendorong JPMC untuk menyiapkan skema harga yang disepakati demi menjaga keberlanjutan pasokan bahan baki pupuk buat Pupuk Indonesia.

Ketiga adalah program jangka panjang untuk menjalin kerja sama lebih besar lagi, yaitu joint venture industri pupuk di Indonesia.

Bakir Pasaman juga mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia Grup siap bermitra dengan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pupuk di tengah ancaman perang antara Rusia dengan Ukraina.

Adapun upaya yang akan dilakukan Pupuk Indonesia Grup salah satunya dengan menambah kapasitas produksi. Dia menyebut, kapasitas produksi khusus pupuk NPK saat ini masih sekitar 2,7 juta ton dan akan menambah sekitar 500.000 ton melalui pabrik yang berada di kawasan Iskandar Muda, Aceh.

“Kami berusaha semaksimum mungkin. Apapun yang terjadi, kami bersama-sama untuk menyiapkan pupuk sebanyak-banyaknya sesuai harapan Pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo),” kata Bakir.

Selain itu, Bakir juga memaparkan bahwa stok pupuk subsidi dari lini I sampai lini III secara nasional saat ini berjumlah 1,4 juta ton atau setara 137% dari ketentuan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Di lini III sendiri terdapat stok sebesar 401.106 ton, angka tersebut secara persentase sudah 137% melebihi dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah atau cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai tiga minggu ke depan,” ungkap Bakir.

Perangi mafia pupuk

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil mengatakan, pihaknya telah berjibaku untuk memerangi mafia pupuk yang merugikan kepentingan pertanian nasional.

Ali berharap pupuk subsidi dapat kembali dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para petani untuk mengembangkan budidaya pertanian mereka.

“Tentu harapan kami dan harapan semuanya, bagaimana pupuk bersubsidi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para petani kita di lapangan,” ungkap Ali. Untuk diketahui, sejauh ini Kementan telah melakukan pembenahan kerangka tata kelola pupuk subsidi dan sejumlah solusi untuk mengatasi permasalahan pupuk subsidi di lapangan.

Dengan pembenahan itu, diharapkan kendala distribusi pupuk subsidi di lapangan tidak terulang kembali.

“Kami terus melakukan perbaikan terhadap permasalahan ini. Kami melakukan diskusi dengan rekan-rekan dari Perseroan Terbatas (PT) Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) terkait dengan kendala yang dihadapi di lapangan dan rencana perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ke depannya,” jelas Ali.

Dia melanjutkan, perbaikan tata kelola pupuk subsidi terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan.

“Kami bersama dengan PIHC diundang langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait dengan mekanisme perbaikan pupuk bersubsidi. Diharapkan ke depannya bisa mencapai efektivitas dalam pemanfaatan pupuk bersubsidi dalam rangka peningkatan produksi pertanian,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Kementan Muhammad Hatta berharap pihak berwenang dapat menindak tegas pelaku penyalahgunaan pupuk subsidi.

Selain itu, Hatta juga berharap pihak PIHC dapat memberikan sanksi administratif atau pemutusan kontrak bagi kios atau distributor yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami juga terus mendorong kinerja Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) di tiap daerah untuk melakukan pengawasan dalam pendistribusian pupuk subsidi agar tepat sasaran kepada penerima,” jelas Hatta. PSP