Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta kepada BUMN, BUMS & BUMD mengalokasikan 10% dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung kegiatan penanaman pohon termasuk rehabilitasi mangrove.
Direktur Jenderal Pengendalian DAS & Hutan Lindung, KLHK, Hilman Nugroho menegaskan meski pun penanaman pohon & rehabilitasi mangrove melibatkan dunia usaha namun kebijakan pemerintah tidak bisa diintervensi.
“Saya kira semua sudah sadar terhadap lingkungan. Sehingga, ketika mengalokasikan 10% dana CSR-nya, memang untuk lingkungan. Bukan untuk kepentingan bisnisnya,” ujar Hilman seusai membuka acara Konferensi Internasional Ekosistem Mangrove Berkelanjutan di Denpasar, Bali (18/04/2017).
Berdasarkan data One Map Mangrove luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 3,5 juta hektar (ha) yg berdiri dari 2,2 juta ha di dalam kawasan hutan dan 1,3 juta di luar kawasan hutan. Ekosistem mangrove ini tersebar di 257 kabupaten/kota.
Sekitar 5-6% hutan mangrove Indonesia hilang atau rusak setiap tahunnya. Penyebabnya antara lain adanya konversi lahan mangrove menjadi penggunaan lain seperti illegal logging, hama & penyakit, pencemaran dan perluasan tambak serta praktik budidaya yang tidak berkelanjutan.
Fenny
