Rencana pemerintah menggenjot swasembada gula ternyata tidak semudah yang dikira. Bahkan, kerjasama penyediaan lahan di Pulau Jawa yang sudah diminati sejumlah investor swasta, malah terkesan mandek. Perum Perhutani lebih memilih bersinergi dengan BUMN gula.
Inilah perkembangan terbaru dari rencana pemerintah mencapai swasembada gula dengan menyediakan lahan untuk investasi gula berbasis tebu. Perum Perhutani, yang diketahui sudah mengalokasikan 67.000 hektare (ha) areal hutan konsesinya di Jawa, mendadak malah membuat nota kesepahaman dengan PTPN III Holding dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Padahal, sebelumnya, pemerintah sudah kebanjiran permohonan dari 27 calon investor untuk mendukung swasembada ini. Dari jumlah itu, sebanyak 13 adalah pabrik gula yang sudah ada dan 14 rencana pabrik baru.
Dinamika ini membuat terkejut Agus Justianto. Maklum, dia adalah Ketua Tim Percepatan Pencadangan Lahan Untuk Investasi Pertanian Khususnya Industri Gula Berbasis Tebu, Jagung, dan Sapi — tim yang dibentuk langsung atas instruksi Presiden Joko Widodo. Selama ini, tim sudah memproses permohonan calon investor yang masuk dan mereka sudah terjun ke lapangan untuk memastikan kesiapan lokasi. Pemerintah sendiri sudah mengidentifikasi lahan seluas 541.999 ha, di mana 187.061 ha adalah kawasan hutan, untuk budidaya tebu.
Awalnya, tim memang dibentuk atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Namun, pertengahan 2016, terjadi revisi, di mana Menteri BUMN ikut menandatangani SKB. Masuknya Menteri BUMN ini, nampaknya menjadi titik balik.
“Tiba-tiba mereka (Perhutani) membuat MoU (nota kesepahaman) bukan dengan investor yang kami fasilitasi,” kata Agus, yang juga Staf Ahli Menteri LHK bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, di Jakarta, Senin (16/1/2017). Agus secara khusus menyoroti manuver Perhutani ini karena terjadi pasca dilantiknya Direktur Utama Perhutani Denaldy M Mauna menggantikan Mustoha Iskandar per 24 Agustus 2016.
Dirut Perhutani, Denaldy M Mauna saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya tidak membatasi kerjasama pembangunan kebun tebu hanya dengan pihak tertentu. “Tidak hanya dengan BUMN, dengan swasta pun kami terbuka,” katanya di Jakarta, Rabu (18/1/2017). Kalaupun sudah meneken MoU dengan BUMN, Perhutani masih membuka pintu kerjasama. “Daftar (calon investor tebu) dari Kementerian LHK tetap kami pertimbangkan,” katanya.
Namun, manuver yang dilakukan Perhutani nampaknya sudah membuat jengkel Tim Percepatan. Itu sebabnya, Agus menegaskan akan meminta klarifikasi langkah Perhutani. Apalagi, masa depan penguasa hutan Jawa ini juga penuh tantangan. “Perhutani kan sedang struggle untuk survive. Makanya kami perlu tahu bagaimana kebijakannya,” kata Agus. AI
