Inflasi 2013 sebesar 8,38% masih menyisakan pekerjaan besar bagi pemerintah. Apalagi, pada tahun 2014 inflasi dipatok berada pada level 4,5%, plus minus 1%.
Tantangan utama untuk mencapai target inflasi tahun 2014 sudah muncul dengan adanya kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) serta pemangkasan subsidi listrik bagi industri.
Kenaikan harga elpiji ukuran 12 kg yang cukup signifikan oleh Pertamina serta pemangkasan subsidi listrik dipastikan akan menimbulkan efek negatif terhadap harga bahan pangan di dalam negeri yang akhirnya akan membuat inflasi mengalami lonjakan.
Ancaman kenaikan harga bahan pangan juga muncul dari masih besarnya ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah bahan pangan, seperti gula, kedelai, daging sapi dan sejumlah produk hortikultura.
Kenaikan harga bahan pangan dikhawatirkan akan berbuntut pada penambahan jumlah penduduk miskin Indonesia.
Meski pemerintah menjalankan sejumlah program penanganan kemiskinan, penduduk miskin per September 2013 justru bertambah 480.000 orang menjadi 28,55 juta, dari jumlah pada Maret 2013 sebanyak 28,07 juta orang.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, beberapa faktor yang membuat masyarakat miskin bertambah semakin banyak selama Maret hingga September adalah pertama, dalam kurun waktu tersebut terjadi inflasi yang cukup tinggi sebesar 5,02% yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013.
Kedua, secara rasional rata-rata harga beras sedikit meningkat, yakni dari Rp10.748/kg menjadi Rp10.969/kg. Ketiga, harga eceran beberapa komoditas bahan pokok naik cukup berarti, seperti harga daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras, yakni masing-masing naik sebesar 21,8%, 15,1%, dan 8,2%.
Mengingat dampak yang cukup besar soal kenaikan harga bahan pangan terhadap inflasi dan kemiskinan, sudah saatnya pemerintah lebih fokus lagi dalam mengendalikan harga dan pasokan bahan pangan.
Pemerintah harus mampui menjamin kelancaran pasokan bahan pangan di dalam negeri dengan menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan di daerah-daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
Untuk menjamin pasokan bahan pangan di daerah-daerah, tentunya pemerintah perlu memperhatikan kelancaran distribusi bahan pangan dari sentra produksi ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kelancaran distribusi ini bisa dica[pai dengan kerja sama antar instansi dan lembaga pemerintah, misalnya kerja sama dengan pihak TNI atau Pelni dalam pengangkutan bahan pangan. Ada baiknya juga pemerintah mendorong Bulog lebih aktif lagi untuk membantu kelancaran distribusi dan pemenuhan kebutuhan bahan pangan di berbagai daerah.
Jika memang masih perlu impor, pemerintah perlu menghitung secara cermat volume impor yang dibutuhkan. Selain itu, yang lebih penting lagi, realisasi impor bahan pangan yang dibutuhkan, khususnya daging sapi dan kedelai perlu dipercepat.
