Kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan dalam setahun terakhir. Menurut data Bank Dunia, peringkat kemudahan untuk memulai bisnis di Indonesia pada 2017 berada di level 91. Artinya, naik 15 poin dari sebelumnya 106 di 2016.
Kenaikan peringkat itu dikarenakan pemerintah Indonesia berhasil melakukan perbaikan pada 7 indikator utama dari total 10 indikator. Sebanyak 3 indikator lainnya mengalami penurunan, yaitu permohonan izin konstruksi, perlindungan investor minoritas dan penyelesaian kepailitan.
Peningkatan peringkat dan perbaikan yang dilakukan itu telah menunjukkan kepada publik di dalam negeri dan dunia internasional tentang komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Apa yang dicapai ini tentunya akan berdampak positif bagi perkembangan investasi di Indonesia. Misalnya, pelaku pasar optimistis Indonesia akan mengantongi peringkat layak investasi dari lembaga Standard & Poor’s Global Ratings. Perbaikan rating tersebut diyakini membuat pasar modal kian bergairah.
Sejumlah kalangan menyebutkan, dari kondisi makro ekonomi, Indonesia pantas mendapatkan investment grade..Meski pertumbuhan ekonomi lambat, tetapi masih tumbuh positif
Sampai sekarang, hanya S&P yang belum menyematkan peringkat investment grade bagi Indonesia. Dua lembaga lain, Fitch Ratings dan Moody Investors Service telah lebih dulu memberikan peringkat investasi bagi Indonesia.
Pada akhir Juni 2016, S&P mem pertahankan peringkat utang Indonesia satu level di bawah investment grade dengan alasan kinerja instrumen fiskal APBN belum membaik, sedangkan Fitch dan Moody’s telah menyemat kan peringkat investasi sejak 2011.
Jika Indonesia mampu meraih peringkat investment grade, maka akan banyak keuntungan yang bisa diraih Indonesia. Pemerintah bisa menda patkan dana pinjaman yang le bih besar dengan bunga murah. Korporasi juga diperkirakan lebih mudah mengantongi utang baru, dan menurunkan tingkat kupon pinjaman.
Agar bisa mencapai peringkat investment grade dari semua lembaga pemeringkat, langkah utama yang harus dilakukan pemerintah adalah menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat.
Pemerintah harus mampu mengalokasi anggaran ke pos-pos yang produktif atau yang dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Saat ini, masih ada beberapa kementerian yang memiliki anggaran besar, namun dampak yang dihasilkannya kurang memuaskan. Misalnya, di sektor pangan, Indonesia masih harus bergantung pada pasokan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional karena produksi di dalam negeri tidak mencukupi.
Selain menerapkan anggaran pada pos-pos yang bisa memberikan dampak positif, pemerintah juga harus mampu mengerem laju peningkatan utang. Lebih baik melakukan penghematan besar-besaran ketimbang berhutang untuk menambal APBN.
Jika pemerintah mampu membuat APBN yang sehat serta semua elemen di negeri ini bisa menjaga stabilitas politik, kita yakin status investment grade bakal diraih Indonesia dan kegiatan investasi akan bergairah.
