Menyoal Pemeliharaan Rehabilitasi Hutan 

Pengukuran pohon hasil penanaman tahun 2021 program rehabilitasi hutan dan lahan di RPH Cisarua, KPH Bandung Utara, Kabupaten Bandung
Pramono DS

Oleh:  Pramono DS (Pensiunan Rimbawan, Penulis buku Seputar Hutan dan Kehutanan: Masalah dan Solusi)

Paradigma kegiatan rehabilitasi hutan yang dahulu dikenal dengan istilah reboisasi-sebelum adanya Undang-undang (UU) No. 41/1999 tentang Kehutanan- dalam program penyelamatan hutan, tanah dan air di era orde baru (1976-1998) secara umum belum berubah. 

Dalam peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.105/2018, tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung, pemberian insentif serta kegiatan pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pada kegiatan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) – dari mulai pembuatan rancangan kegiatan, penyiapan kelembagaan, penataan areal penanaman, penyiapan sarana prasarana, penyediaan bibit tanaman, proses penanamannya sendiri sampai pemeliharaan tanaman mekanisme, prosedur dan tata caranya relatif tidak berubah. 

Padahal arahan Presiden Joko Widodo dalam suatu kegiatan seremonial penanaman RHL di suatu daerah di Provinsi Jawa Tengah, jelas dan tegas mengatakan bahwa dalam kegiatan penanaman RHL lebih baik menanam dalam luasan yang relatif kecil tetapi dijamin berhasil dari pada mengejar target luasan yang sangat besar namun keberhasilannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain keberhasilan rehabilitasi hutan tidak dapat diukur dari jumlah bibit yang disiapkan yang dikonversi dengan jarak tanam atau jumlah luas tanaman yang dikapitalisasi berdasarkan total luas tanaman yang telah ditanam pada saat proses penanamanan tahun pertama. 

Titik-titik kegiatan yang krusial dan menjadi kelemahan dalam kegiatan rehabilitasi hutan selama pemerintahan orde baru yang seharusnya diperbaiki dan disempurnakan mekanisme,  prosedur, tata cara dan teknik pelaksanaan di lapangan dulang kembali tanpa adanya perbaikan yang signifikan. 

Entah kenapa paradigma  lama kegiatan rehabilitasi lahan yang jelas salah dan keliru masih diulang dan digunakan lagi. Apakah karena pertimbangan politis atau pertimbangan keterbatasan anggaran, SDM dan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah saat ini. Apa saja kesalahan yang diulang dalam kegiatan rehabilitasi hutan saat ini?

Pemeliharaan Tanaman

Dalam Peraturan Menteri LHK No. P 105/2018  pasal 13 masih dipertahankan adanya kegiatan pemeliharaan tanaman sampai dengan pemeliharaan II saja. Dalam ayat (1) disebut bahwa pemeliharaan  tanaman pada kegiatan penanaman RHL terdiri atas a) pemeliharaan tahun berjalan; b) pemeliharaan I; dan c) pemeliharaan II. Pemeliharaan tahun berjalan (P0) meliputi penyiangan, pendangiran, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit serta penyulaman dengan jumlah bibit penyulaman sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditanam. 

Pemeliharaan I (P1) huruf b dilaksanakan pada tahun kedua sebanyak 3 kali, dengan komponen pekerjaan meliputi penyiangan, pendangiran, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit serta penyulaman dengan jumlah bibit penyulaman sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang ditanam pada P0. 

Pemeliharaan II (P2) dilaksanakan pada tahun ketiga sebanyak 3 kali, dengan komponen pekerjaan meliputi penyiangan, pendangiran, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit serta penyulaman dengan jumlah bibit untuk penyulaman sebesar 10% dari jumlah yang ditanam pada P0.

Metode dan teknik pemeliharaan tanaman khususnya untuk rehabilitasi hutan semacam ini telah digunakan dalam reboisasi pada era pemerintahan orde baru dahulu. Hanya bedanya yang sebenarnya tidak prinsip adalah pada waktu itu, pemeliharaan tahun II tidak disiapkan bibit penyulaman 10% seperti yang terdapat dalam pedoman baru ini. 

Kesalahan mendasar dalam pemeliharaan tanaman untuk kegiatan rehabilitasi hutan adalah :

Pertama, kegiatan penanaman rehabilitasi hutan lebih mudah dipantau, dievaluasi,dan dikendalikan dibandingkan dengan kegiatan penanaman rehabilitasi lahan. Dengan lokasi yang kompak, luas kegiatan yang memadai, tanggungjawab yang jelas karena ditangan pemerintah, konflik tenurial relatif kecil maka keberhasilan tanaman dapat diukur dengan mudah sampai dengan bibit menjadi pohon dewasa. Lain halnya, dengan kegiatan penanaman rehabilitasi lahan yang dilakukan di luar kawasan hutan. Selain tidak kompak, biasanya luasannya kecil dan terpencar sehingga pengukuran keberhasilan penanaman kegiatan rehabilitasi lahan tidak dapat dilakukan secara fisik dan kuantitatif berapa luas tanaman yang dapat bertahan hidup. Keberhasilan penanaman kegiatan rehabilitasi lahan lebih banyak dilakukan dengan cara kualitatif yakni tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan penanaman rehabilitasi lahan itu sendiri.

Kedua, perlu dipahami bahwa bibit/anakan tanaman hutan untuk menjadi pohon dewasa membutuhkan proses dan waktu. Menurut, ilmu ekologi hutan untuk menjadi pohon dewasa, pohon mengalami proses metaformosis pertumbuhan dari mulai bibit/anakan/semai  (seedling), sapihan (sapling), tiang/pohon muda (pole) dan pohon yang sesungguhnya (trees). John Wyatt-Smith seorang ahli ekologi hutan dari Inggris (1963), mengklasifikasikan proses terjadinya pohon menjadi 4 tahapan yaitu a) seedling (semai) permudaan mulai kecambah sampai setinggi 1,5 m  b) sapling (sapihan, pancang) permudaan yang tinggi 1,5 m dan lebih sampai pohon muda yang berdiameter kurang dari 10 cm  c) pole (tiang) yaitu pohon pohon muda yang berdiameter 10 – 35 cm. d) Trees (pohon dewasa), yang berdiameter diatas 35 cm. Untuk menjadi pohon dewasa dari bibit mulai ditanam membutuhkan waktu 15 – 20 tahun. Setiap tahapan ( anakan, sapihan, tiang sampai pohon dewasa) rata-rata membutuhkan waktu antara 4- 5 tahun. 

Masalah yang dihadapi  Kementerian LHK sekarang adalah proses penanaman pohon terjadi hanya terbatas pada tahapan pertumbuhan anakan/semai dengan pemeliharaan selama dua tahun (umur pohon tiga tahun dihitung sejak ditanam). Bila bibit pohon ditanam dengan tinggi rata rata 50 – 60 cm, maka pada usia tanaman umur tiga tahun, bibit masih dalam kategori seedling (tinggi belum mencapai 150 cm). Seandainya pada akhir pemeliharaan II (tanaman umur 3 tahun sejak ditanam) dinyatakan berhasil tumbuh maka proses hidup tanaman tersebut baru 25 %. Selebihnya yang 75 % belum tentu dapat bertahan hidup tanpa adanya pemeliharaan selanjutnya yang tidak jelas.

Proses pertumbuhan selanjutnya dari seedling, sapihan dan sampai ke tahap pohon dewasa, diserahkan sepenuhnya kepada proses alam. Dalam kurun waktu yang demikian panjang mungkinkah anakan berhasil menjadi pohon dewasa, apabila penanaman dilakukan ala kadarnya?  

Evaluasi/Penilaian Keberhasilan Tanaman  

Dalam lampiran Peraturan Menteri LHK No. P 105/2018 tentang penilaian keberhasilan tumbuh tanaman, memang dinyatakan secara jelas bahwa evaluasi/penilaian tanaman dilakukan melalui dua tahapan yakni a) menilai progres tahapan pelaksanaan penanaman (pemancangan batas blok/petak pembuatan jalan pemeriksaan, pembersihan lahan, pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok jalur, pembuatan jalur tanaman, pembuatan dan pemasangan ajir, pembuatan lubang tanaman, distribusi bibit ke lubang tanaman, penanaman, pemupukan dasar/media tanam, pembuatan gubuk kerja, pembuatan papan nama, Pemeliharaan Tanaman tahun berjalan, Pemeliharaan Tanaman tahun pertama dan Pemeliharaan Tanaman tahun kedua) dan b) pengukuran luas tanaman dilakukan terhadap realisasi luas penanaman yang dinyatakan dalam luas areal yang ditanam dalam satuan Ha dan dibandingkan terhadap rencana luas tanaman sesuai rancangan, namun dalam pedoman penilaian terhadap keberhasilan tumbuh tanaman ini tidak menjelaskan berapa minimal persentase tumbuh tanaman hidup yang dinyatakan berhasil yang dapat dikonversi dan direkapitulasi menjadi luas tanaman hidup yang dinyatakan berhasil dalam pemeliharaan I dan II. 

Misalnya luas tanaman yang dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan 100 ha (P0), setelah dilakukan evaluasi/penilaian  keberhasilan tanaman ternyata persentase tumbuh tanaman yang diatas 60% seluas 60 ha, sedangkan sisanya yang 40 ha mempunyai persentase tumbuh tanaman kurang dari 60 persen. Dengan demikian, luas tanaman yang dipelihara pada tahun I (termasuk penyulaman baru dengan cadangan bibit 20 %) hanya 60 ha saja, sisanya yang 40 ha dinyatakan gagal dan tidak perlu dipelihara dan disulam lagi pada pemeliharaan I (tanaman tahun kedua). 

Pedoman evaluasi/penilaian keberhasilan terhadap  tumbuh tanaman ini bias karena mengklaim bahwa apa yang ditanam setelah dilakukan pemeliharan I dan II (termasuk penyulaman), luas tanaman tidak berubah dan selalu dinyatakan berhasil proses tumbuh tanamannya. Padahal dalam kenyataannya di lapangan tidak demikian, dalam satu hamparan lokasi tanaman 100 ha misalnya, tingkat kesuburan lahannya tidak sama antara satu habitat dengan habitat yang lain, sehingga peluang tanaman untuk tumbuh hidup tentu berbeda-beda dengan habitat yang berbeda. 

Pada tanaman jati yang sudah dikuasai silvikulturnya, dikenal adanya bonita (tingkat kesuburan) I-IV yang mengindikasikan kemampuan mendukung proses tumbuh tanaman. Makin tinggi angka tingkat bonitanya makin besar pula peluang hidup anakan yang akan ditanam.

Kesimpulannya adalah paradigma pemeliharaan tanaman rehabilitasi hutan masih menggunakan paradigma lama yang mengandalkan pemeliharaan sampai tahun II (tanaman umur 3 tahun) saja, dengan parameter tingkat keberhasilan luas yang belum terukur dengan jelas dengan prosentase rata- rata pertumbuhan anakan yang hidup dan yang mati. Tanaman umur 4 tahun sampai dengan mencapai pohon dewasa tidak dilakukan lagi pemeliharaan lagi termasuk evaluasi/penilaian keberhasilan tumbuh tanaman, sehingga sulit diperoleh data yang pasti dan sahih (valid) berapa sebenarnya luas hasil kegiatan rehabilitasi hutan yang dinyatakan berhasil sampai anakan menjadi pohon dewasa. ***