Petani tebu di dalam negeri mulai menjerit. Penyebabnya, harga lelang pada tender gula yang digelar pabrik gula-pabrik gula milik pemerintah (PTPN), jauh dari harapan. Terlebih lagi rendemen tebu mereka juga tidak sesuai dengan patokan rendemen yang ditetapkan pemerintah dalam HPP 2014, yakni sebesar 8,07%.
Ketua DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menegaskan, harga lelang tender gula yang digelar sejumlah PTPN pada musim giling saat ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu.
Menurutnya, pada awal musim giling, bulan Mei lalu, harga lelang tender gula di sejumlah PTPN masih mencapai Rp8.500/kg atau sedikit di atas HPP gula 2014 sebesar 8.250/kg. Namun, seiring perjalanan waktu, harga lelang tersebut terus mengalami penurunan.
Pada awal Juli, harga lelang gula pada tender yang digelar PTPN hanya mencapai Rp8.360/kg. Bahkan, pada pekan lalu, penawaran harga tertinggi hanya sebesar Rp8.250/kg atau sama dengan besaran HPP gula 2014.
Derita petani tebu makin bertambah dengan rendahnya rendemen tebu mereka. “Pada saat ini, rendemen cuma mencapai sekitar 7%,” ujar Soemitro.
Menurutnya, dengan harga lelang dan rendemen yang rendah, petani tebu di dalam negeri mengalami kerugian. Untuk itu, pihak petani tebu akan meminta pemerintah meninjau kembali besaran HPP gula 2014 yang besarnya hanya Rp8.250/kg.
“Besaran HPP, harga lelang dan rendemen yang terjadi pada saat ini jauh dari biaya produksi yang harus dikeluarkan petani tebu,” ucapnya.
Menurut perhitungannya, dalam satu hektare lahan tebu berhasil dipanen sekitar 90 hingga 100 ton tebu. Jika tingkat rendemennya hanya 7%, berarti dari setiap hektare lahan tebu hanya dapat dihasilkan sekitar 70 ton gula. Jika menggunakan patokan HPP, maka akan diperoleh pendapatan sekitar Rp57 juta dari satu hektare lahan tebu.
Angka pendapatan itu, ungkap Soemitro, tidak seimbang dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani. Dalam hitungannya, biaya pengelolaan dan sewa lahan yang harus dikeluarkan petani untuk setiap hektarenya mencapai sekitar Rp40 juta. Selain itu, petani tebu juga harus mengeluarkan biaya untuk kegiatan tebang angkut sekitar Rp10 juta. “Biaya produksi itu akan bertambah besar lagi dengan adanya biaya lainnya, seperti bunga bank dan sebagainya,” ujarnya.
Soemitro menegaskan, dengan rendemen sebesar 7%, seharusnya pemerintah menetapkan HPP gula sekitar Rp11.000/kg karena dengan perkiraan rendemen 8,07% saja, pihak Dewan Gula Indonesia (DGI) mengusulkan besaran HPP gula sekitar Rp9.597/kg.
Dia juga menyayangkan sikap Kementan yang berani menetapkan rendemen 8,07%. Menurutnya, penetapan rendemen itu hanya dilakukan demi menjaga penilaian masyarakat terhadap kinerja Kementan.
Masukan banyak pihak
Menanggapi jeritan petani tebu ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan kalau penentuan besaran HPP gula 2014 dilakukan setelah melalui masukan dari berbagai instansi, termasuk akademisi serta kalangan pelaku di sektor pergulaan.
Menurut Lutfi, pihaknya menetapkan besaran HPP berdasarkan surat dari DGI yang menyebutkan taksasi gula tahun 2014 mencapai 2,89 juta ton dan besaran rendemen tebunya mencapai 8,07 %.
Dengan besaran rendemen 8,07 itu, ungkap Mendag, setelah dihitung-hitung, biaya produksi gula yang harus dikeluarkan petani tebu mencapai Rp7.960/kg. “Jadi, angka HPP sudah di atas biaya produksi,” ujarnya.
Mendag juga mengaku siap menghadapi gugatan petani tebu terhadap kebijakan besaran HPP gula 2014 yang ditetapkan Kemendag. “Kita siap menghadapi tuntutan itu, termasuk hasilnya nanti, misalnya dihapuskannya HPP,” katanya.
Lutfi juga menyatakan, polemik mengenai besaran HPP tidak akan menyelesaikan masalah pergulaaan yang ada di dalam negeri saat ini. “Yang terpenting saat ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan stok dan pasokan,” ujarnya, seraya menambahkan perlunya peningkatan produksi dalam negeri.
Terkait peningkatan produksi di dalam negeri, Soemitro menegaskan kalau petani tebu di dalam negeri telah berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan, misalnya meningkatkan mutu benih dan pemberian pupuk.
Namun, baginya, apa yang dilakukan petani tidaklah cukup. “Kita sudah melakukan berbagai kegiatan, tetapi rendemen tetap saja sebesar itu,” ucapnya.
Agar produksi bisa ditingkatkan, Soemitro meminta dilakukannya perbaikan secara integrasi, dengan melibatkan pabrik gula-pabrik gula milik negara (BUMN). Dia merujuk dari jumlah pabrik gula di dalam negeri yang mencapai 62 pabrik, di mana 52 di antaranya adalah BUMN.
Tantangan MEA
Perlunya penguatan industri gula nasional juga diucapkan Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi) Subiyono. Menurutnya, saat ini tantangan industri gula nasional sangat berat, apalagi implementasi ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) 2015 sudah di depan mata. Dia meminta agar daya saing industri gula nasional segera ditingkatkan agar bisa menghadapi persaingan global.
Dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, konsumsi gula terus meningkat, namun di sisi lain pertumbuhan produksi lambat. ”Semua pemain industri gula nasional harus bergegas, apalagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata,” ujarnya.
Menurutnya, dengan kondisi saat ini, industri gula nasional sulit untuk bersaing dalam MEA. Khususnya dengan Thailand yang kini menjadi salah satu eksportir utama gula dunia. Sebagai perbandingan, produksi gula di Thailand berkisar 10,6 juta ton/tahun, sedangkan Indonesia pada 2013 mencatat produksi gula 2,55 juta ton. Rendemen (kadar gula dalam tebu) Thailand mencapai 11,82 %, sedangkan Indonesia hanya di level 7%.
”Kapasitas total pabrik gula di Thailand sekitar 940.000 ton tebu per hari (tons of cane per day/TCD), masih jauh di atas Indonesia yang berkisar 205.000 TCD,” jelas Subiyono.
Ekspor gula Thailand mencapai 8 juta ton, di mana 30% di antaranya mengalir ke Indonesia. Adapun Indonesia adalah importir gula, terutama untuk memenuhi kebutuhan gula industri yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Subiyono mengatakan, untuk mendorong daya saing industri gula nasional, kuncinya ada pada tiga hal, yaitu efisiensi, diversifikasi, dan optimalisasi alias EDO. Tiga hal itu harus dilakukan bersamaan karena memang saling mempengaruhi.
Selama ini, industri gula nasional belum efisien, terbukti dari biaya produksi gula yang masih mahal dibanding gula impor. Indonesia juga belum serius menggarap diversifikasi produk turunan tebu non-gula, seperti bioetanol dan listrik dari ampas tebu melalui program eco-generation. Padahal, di Brasil, India, atau Thailand, diversifikasi produk sudah menjadi andalan pendapatan industri berbasis tebu.
Bahkan, di sebagian perusahaan berbasis tebu di luar negeri, pendapatan dari produk non-gula seperti bioetanol dan listrik dari ampas tebu sudah lebih besar dibanding pendapatan dari produk gula. ”Di Brasil, sekitar 18% kebutuhan energinya disumbang oleh bahan bakar berbasis tanaman tebu. Uang dari diversifikasi produk inilah yang ikut menyangga ekspansi pabrik gula di luar negeri untuk modernisasi mesin dan riset-riset budidaya tebu biar semakin produktif,” kata Subiyono.
Di Indonesia, diversifikasi produk belum digarap serius. Padahal, setiap 1 ton tebu setelah diproses bisa menghasilkan surplus listrik 100 kWh, bioetanol sebanyak 12 liter, dan biokompos sebesar 40 kg.
Belum optimal
Terkait optimalisasi, Subiyono menambahkan, industri gula nasional belum optimal. Kapasitas giling dari 62 pabrik gula yang ada di Indonesia mencapai 205.000 ton tebu per hari (TCD). Dengan asumsi 170 hari giling dan rendemen 9%, maka produksi gula seharusnya 3,1 juta ton.
Faktanya, kini produksi gula konsumsi hanya di kisaran 2,5 juta ton. ”Artinya, belum optimal,” kata dia. Masalah optimalisasi ini juga terkait erat dengan tingkat teknologi. Sebagian pabrik gula masih menggunakan teknologi lama yang tak efisien. Menurut Subiyono, industri gula nasional harus total dalam memacu optimalisasi.
Optimalisasi kapasitas sangat relevan mengingat barrier to entry (hambatan untuk masuk) ke industri gula sangat tinggi. Industri gula merupakan industri padat modal dengan investasi 24 juta dolar AS untuk pembangunan pabrik berkapasitas 1.000 ton.
Selain itu, produsen harus menyiapkan lahan budidaya tebu yang mencapai puluhan ribu hektare serta membangun infrastruktur berupa jalan untuk angkat-angkut tebu dan saluran irigasi. ”Barrier to entry yang tinggi ini membuat pemain lama bisa lebih eksis dan punya peluang lebih besar untuk memacu kinerja asalkan mempunyai strategi yang tepat,” pungkasnya. Elsa Fifajanti/B. Wibowo
