Serangan dan kritik tajam sejumlah negara dan industri perkayuan dan kertas dunia nampaknya tidak membuat goyah Uni Eropa (UE) untuk tetap memberlakukan UU produk bebas deforestasi (EUDR). UE nampaknya tidak akan menunda pemberlakuan EUDR, yang akan berlaku mulai 30 Desember 2024.
EUDR akan mewajibkan semua perusahaan yang menjual kedele, daging sapi, kopi, kakao, minyak sawit, kayu dan karet berserta produk turunannya ke 27 negara blok UE harus membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan. Hal yang sama berlaku unutk perusahaan UE, yakni mereka tidak boleh mengekspor produk yang dibudidayakan di lahan yang terdeforestasi.
Pemerintah AS dan kelompok-kelompok industri seperti Confederation of European Paper Industries (CEPI) menginginkan EUDR ditunda, seraya menyebut alasan adanya sejumlah keluhan, antara lain system UE untuk mengelola larangan tersebut masih belum selesai.
Dalam suratnya kepada anggota CEPI tertanggal 2 Juli, Komisaris Lingkungan Hidup Eropa Virginijus Sinkevicius mengakui soal kekhawatiran tersebut. Hanya saja dia tidak memberikan indikasi bahwa Brussels sedang menimbang adanya penundaan.
“Kami mendengar masukan dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan bahwa persiapan bagi pelaksanaan (EUDR) kemungkinan sangat sulit. Namun, kami juga melihat adanya tanda-tanda yang menggembirakan di banyak sektor dan negara yang berupaya menyelaraskan diri dengan persyaratan EUDR,” demikian bunyi surat tersebut.
Sinkevicius mengatakan, pengerjaan sistem online (daring) yang memungkinkan perusahaan menyampaikan pernyataan uji tuntas melalui daring sedang dilakukan.
Ditanya mengenai kekhawatiran industri kertas, Dirjen CEPI Jori Ringman menyatakan sangat tidak mungkin buat para penerbit buku, misalnya, untuk menelusuri asal-usul kertas yang mereka gunakan sampai ke ribuan petak hutan.
“Baik pedoman maupun sistem informasi EUDR masih belum siap,” papar Ringman, menyinggung soal sistem EUDR yang memungkinkan perusahaan menyerahkan pernyataan uji tuntas mereka.
Kebijakan EUDR telah memecah-belah anggota parlemen dan negara-negara UE, di mana ada kubu yang mendukung penundaan EUDR, bahkan setelah UU itu disahkan tahun lalu dengan dukungan mayoritas penuh.
Menteri Lingkungan Hidup Denmark Magnus Heunicke baru-baru ini menulis surat kepada Komisi Eropa yang isinya mendesak agar UE tidak menunda-nunda kebijakan lingkungan hidup pertama di dunia ini, meskipun dia juga mendesak Brusels untuk segera menyelesaikan sistem teknik yang diperlukan untuk meluncurkannya.
“Kami yakin bahwa peraturan ini akan menjadi benar-benar membawa perubahan dalam perjuangan global melawan deforestasi,” papar Heunicke dalam suratnya seperti yang dilihat Reuters.
EUDR Kritis, China Menolak
Sebelumnya diberitakan bahwa EUDR berada di jurang krisis. Setelah Presiden AS Joe Biden yang menekan adanya penundaan, kini giliran China juga menentang penerapan EUDR.
Pemerintah China menolak membagikan data geolokasi dengan dalih “masalah keamanan”. Menurut asosiasi perdagangan kayu Jerman GD Holz, dua pasar produk kehutanan terbesar di dunia — China dan AS — masih menemui jalan buntu mengenai peraturan yang akan berlaku akhir 2024 ini.
Sikap China itu muncul hanya beberapa hari setelah pemerintah Biden menggencarkan tekanannya terhadap UE agar menunda penerapan “standar yang mustahil” itu, setelah 27 senator memperingatkan bahwa aturan baru UE tersebut sama saja dengan “hambatan dagang non-tarif” dan dapat mengakhiri perdagangan kehutanan antara AS-UE senilai 3,5 miliar dolar AS.
“Uni Eropa telah menegaskan posisinya dalam pembicaraan dengan pemerintah China dan para pemasok,” ujar GD Holz, seraya menambahkan bahwa “tidak bisa disangkal bahwa impor tanpa koordinat geografis tidak akan mungkin dan tidak ada pengecualian untuk satu negara pun seperti China.”
Potensi dampak penarikan diri Tiongkok
Jika kebuntuan tetap terjadi, maka penarikan China dari aturan EUDR, yang akan berlaku efektif mulai 30 Desember 2024, bisa menimbulkan implikasi besar terhadap rantai pasok global untuk produk kayu, pulp dan kertas. Melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), China menguasai lebih dari 30% rantai pasok global produk kehutanan global, yang menegaskan peran penting negeri ini dalam industri kehutanan.
Menurut Eurostat, kantor statistik Uni Eropa, China bertanggung jawab atas pasok 47% impor furniture kayu ke blok ekonomi ini tahun 2023. Angka itu mengalahkan Turki (10,2%), Ukraina (10,1%) dan Vietnam (5,1%).
“Penting untuk dicatat bahwa hubungan antara China dengan Vietnam sangatlah erat,” ujar seorang pejabat yang terlibat dalam proses pembicaraan tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan naiknya impor kayu lapis Vietnam ke pelabuhan-pelabuhan AS setelah diberlakukannya pengenaan tarif perdagangan terhadap plywood China.
Di samping furniture, China sebenarnya adalah produsen kotak karton (cardboard) terbesar Uni Eropa dengan pangsa pasar mencapai 41% dari seluruh kotak dan tas karton yang diimpor masuk ke Uni Eropa tahun 2023 lalu. Angka itu jauh mengungguli Turki (20,3%), Serbia (7,7%) dan Swiss (7,4%).
Kekhawatiran dan Kritik Global
Kekhawatiran China mencuat setelah 20 (dari 27) menteri pertanian Uni Eropa menyerukan penundaan UEDR karena khawatir dengan rantai pasok global. Kekhawatiran ini menyuarakan kembali peringatan yang sudah disauarakan secara resmi oleh Australia, Selandia Baru, Brasil, Indonesia dan Malaysia.
Yang jelas, EUDR menjadi salah satu masalah dari beberapa persoalan yang malah menyatukan AS dan China, dua raksasa produsen produk kehutanan, yang selama ini tidak akur dalam mengelola ekonomi dan rakyatnya.
Dalam surat yang ditandatangani bipartisan, yakni oleh kubu Republik pendukung Donald Trump dan Demokrat pendukung Biden, Amerika Serikat (sama seperti dengan China) menyampaikan kekhawatirannya soal peta geolokasi.
“EUDR menerapkan persyaratan ketertelusuran geolokasi terhadap setiap pengiriman produk kayu untuk dilacak balik ke masing-masing bidang tanah,” demikian surat peringatan para senator yang disampaikan kepada Kepala Perwakilan Dagang AS, Chaterine Tai.
Berdasarkan UU China, informasi geografis dibatasi hanya dengan ijin khusus yang dikeluarkan Departemen Administratif untuk Survey dan Pemetaan di bawah Dewan Negara. Dan mengingat iklim geopolitik saat ini, maka sulit dibayangkan China akan memberikan data semacam itu kepada otoritas RDUE.
Bagaimana EUDR bekerja
Seperti diketahui, peraturan anti deforestasi ini akan menetapkan tingkat risiko rendah, standar, atau tinggi bagi daerah terkait deforestasi dan degradasi hutan. Klasifikasi ini akan memandu kewajiban operator dan otoritas Negara Anggota untuk melaksanakan inspeksi dan pengendalian. Hal ini akan menyederhanakan pemantauan di wilayah berisiko tinggi dan menyederhanakan proses uji tuntas di wilayah berisiko rendah.
Pihak berwenang yang bertanggung jawab harus memeriksa 9% operator dan pedagang yang menangani produk dari wilayah berisiko tinggi, 3% dari wilayah berisiko standar, dan 1% dari wilayah berisiko rendah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan peraturan.
Terakhir, UE berencana untuk meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara mitra, dengan fokus utama pada kawasan berisiko tinggi.
Kebuntuan antara China dan Uni Eropa mengenai EUDR dapat berdampak besar terhadap perdagangan produk hutan global. Tekad UE untuk menerapkan aturan-aturan ini meskipun ada penolakan internasional menggarisbawahi kompleksitas tantangan lingkungan hidup dan perdagangan di dunia yang semakin saling terhubung. AI
