Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berencana untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove di tahun 2022. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BRGM telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2022 sebesar Rp604,6 miliar untuk keperluan tersebut.
ABT dengan jumlah tersebut akan digunakan untuk pembaruan rancangan teknis rehabilitasi mangrove selua 20.500 hektare, penanaman mangrove seluas 20.500 hektare, pemeliharaan tanaman di 9 provinsi seluas 31.400 hektare, dan monitoring dan evaluasi.
Kegiatan rehabilitasi mangrove juga menyasar pada peningkatan kapasitas SDM masyarakat. Ditargetkan pembinaan untuk masyarakat dan kader rehabilitasi mangrove sebanyak 756 orang, pemberian pengetahuan rehabilitasi mangrove sebanyak 600 orang, dan pengembangan keterampilan sebanyak 156 orang.
“Kami dan Ibu Menteri (LHK Siti Nurbaya) sudah bersurat ke Kemenkeu untuk mendapat dukungan pembiayaan,” kata Kepala BRGM Hartono saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (6/4/2022).
Untuk diketahui, BRGM punya mandat untuk merestorasi ekosistem gambut seluas 1,2 juta hektare dan merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare sampai tahun 2024 mendatang.
Tahun 2021 lalu, meski ada pandemi dan harus ada penyesuaian anggaran, BRGM berhasil merestorasi gambut seluas 300.000 hektare dan melakukan penanaman mangrove seluas 34.911 hektare dari target 33.000 hektare.
Hartono mengatakan pembiayaan percepatan rehabilitasi mangrove juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan data rehabilitasi hutan dan lahan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Selain itu skema pembiayaan melalui pinjaman atau hibah juga sedang diupayakan oleh Kementerian Keuangan. “Saat ini Kemenkeu sedang memproses dana pinjaman yang tidak konvensional dari World Bank,” katanya.
Berdasarkan skema itu sebagian pembayaran pinjaman akan dilakukan lewat mekanisme Performance Based Payment dalam kerangka pengendalian perubahan iklim.
Skema lain yang juga bisa dimanfaatkan adalah melalui investasi. Menurut Hartono, sudah ada beberapa investor yang menyatakan ketertarikannya berinvestasi pada izin pemanfaatan jasa lingkungan dan karbon
“Untuk skema ini (investasi) masih menunggu regulasi yang sedang dibahas bersama Kemenkeu. Kalau regulasinya sudah jadi ini bisa menjadi alternatif yang potensial,” kata Hartono.
Wakil Ketua Komisi IV Budisatrio Djiwandono menyatakan dirinya mendukung rencana rehabilitasi mangrove melalui skema investasi. Untuk itu dia mendorong agar regulasi terhadap skema tersebut bisa segera dikeluarkan.
“Ini untuk kepastian usaha sekaligus percepatan rehabilitasi mangrove,” katanya.
Hartono mengatakan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove menjadi faktor pendukung pencapaian komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 41% pada tahun 2030 dengan dukungan Internasional.
Dia menjelaskan dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), dimana ekosistem gambut dan mangrove termasuk di dalamnya, Indonesia sudah berkomitmen untuk mencapai Net Sink di tahun 2030. Artinya penyerapan GRK sudah lebih besar daripada emisinya.
Untuk mencapai Net Sink FOLU, KLHK telah merilis dokumen rencana operasi berdasarkan Permen LHK No 168/2022. Berdasarkan ketentuan itu seluas 1,3 juta hektare restorasi gambut akan dikoordinasikan oleh BRGM. *** AI
