Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil, mengancam akan mencabut izin edar pupuk jika produsen menurunkan kualitas, sehingga mutu pupuk tidak sesuai dengan izin edar.
“Kalau mereka (produsen pupuk-red) mempermainkan mutu, sehingga tidak sesuai dengan izin, maka saya akan cabut izin edarnya. Kan kami yang mengeluarkan izin edar pupuk,” tegasnya, menjawab pertanyaan Agro Indonesia, dalam penjelasan pers, di Jakarta, Senin Sore (27/12/2021).
Seperti diketahui sekarang ini harga pupuk NPK dipasar bebas mencapai Rp10.000/kg, sementara harga pupuk NPK di e-catalog, untuk kegiatan Kementan, sekitar Rp7.000/kg.
Perbedaan harga yang cukup jauh ini, dikhawatirkan pemenang lelang e-catalog pupuk akan menurunkan kualitas pada saat pengirimkan ke lokasi kegiatan. Namun seperti biasanya, sebelum pupuk dikirim ke lokasi kegiatan, terutama dilakukan uji mutu terlebih dahulu.
“Jika hasil uji mutunya tidak sesuai dengan komposisi yang ada SK izin edar, berarti pupuk tersebut palsu. Kita akan cabut izin-nya. Kewenangan izin edar pupuk ada di kami,” tegasnya.
Menyinggung, mengenai rencana penghapusan subsidi pupuk seperti ZA, SP-36 dan pupuk Organik, Ali Jamil menyebutkan, sampai saat ini Pokja Pupuk Komisi IV DPR belum ketuk palu, sehingga tahun2022, subsidi pupuk seperti biasa. Jumlahnya pun masih sekitar 9,1 juta ton.
Alokasi pupuk subsidi ini jauh dari usulan kelompok tani. Berdasarkan data usulan kelompok, kebutuhan pupuk petani mencapai 24 juta ton. Namun yang disubsidi pemerintah hanya 9,1 juta ton.
Meskipun alokasi pupuk subsidi, sangat terbatas, namun tidak mempengaruhi produktivitas tanaman padi, sehingga produksi padi tetap tinggi. Agar produksi beras atau gabah tetap tinggi, maka indeks pertanaman (IP) harus ditingkatkan.
“IP harus kita naikkan, dari sekali tanam diubah menjadi dua kali tanam dalam setahun. Yang sudah dua kali, kita tingkatkan menjadi 3 kali tanam. Dengan demikian produksi kita tetap tinggi,” tegasnya. Jamalzen
