Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi

Dalam upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan target-target pembangunan ekonomi yang ingin dicapai, pemerintah telah meluncurkan serentetan paket kebijakan ekonomi.

Sejak tahun lalu, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi sebanyak 12 jilid. Dari seluruh paket kebijakan yang dikeluarkannya setidaknya ada 203 regulasi yang diubah ataupun perlu disempurnakan. Dari total itu sebanyak 193 regulasi sudah rampung.

Walaupun begitu, kenyataan di lapangan banyak pihak yang menilai paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah tersebut belum memberikan dampak positif yang memuaskan.

Hal ini setidaknya bisa dilihat dari target pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 ini sebesar 5,3%. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,9% pada tahun 2016. Angka ini lebih rendah daripada prediksi Bank Dunia yaitu 5,1 persen. Perkiraan IMF ini  di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sebesar 5%.

Selain itu, IMF memprediksi tingkat inflasi diperkirakan meningkat menjadi 4,5% dibandingkan tahun 2015 yang berada di kisaran 3,4%. Menurut IMF, Indonesia pada tahun ini akan menghadapi tantangan dari luar dan dalam negeri.

Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai tantangan ekonomi dalam negeri yakni lambatnya perkembangan kebijakan-kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan dan tantangan lain akibat peningkatan fiskal.

Sementara dari luar negeri, Indonesia perlu mewaspadai kondisi keuangan global yang volatile, penurunan harga komoditas dan pelemahan ekonomi Cina. Pelemahan ekonomi Cina memang menjadi perhatian serius karena Indonesia memiliki kerja sama ekonomi yang cukup besar dengan Negeri Tirai Bambu itu.

Agar bisa mengatasi tantangan dari luar maupun dalam negeri, pemerintah harus mampu mengevaluasi lagi paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan. Perlu dilihat apakah masih ada yang bolong-bolong atau tersendat pelaksanaannya.

Pengawasan dan evaluasi terhadap paket kebijakan ekonomi itu harus dilakukan. Pasalnya, lusinan paket kebijakan yang paling sempurna sekalipun nyaris tidak ada artinya jika tak disertai dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

Oleh karena itu, sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengumpulkan beberapa menteri dan kepala lembaganya di Istana Kepresidenan untuk melakukan evaluasi paket kebijakan ekonomi jilid I-XII sudahlah tepat.

Agar langkah-langkah deregulasi ini betul-betul memberikan dampak psikologis yang positif, harus dimunculkan   kepercayaan para pelaku ekonomi dan kepercayaan masyarakat itu dan dijaga dengan konsistensi keberlanjutan maupun perubahan nyata di lapangan Selain itu, jajaran menteri dan kepala lembaga yang terkait harus segera merampungkan sisa regulasi yang belum selesai.

Selain itu, untuk mengawal jalannya paket kebijakan ekonomi I hingga XII perlu dibentuk task force yang mengawal dalam pelaksanaan, mengawal ke daerah, mengawal sampai ini betul-betul berjalan.