Gelar Rakorsin 2019, PSP Tetapkan Lima Kebijakan Prioritas

Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) tahun ini menetapkan lima program Prioritas yang akan dijalankan. Program ini dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi (Rakorsin) Tahun Anggaran 2019 yang digelar di Botani Square, Bogor, Rabu (23/1/2019).

Pertama, optimasi lahan rawa untuk mendukung produksi padi nasional serta dukungan PSP terhadap Program “SERASI” (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani). Kedua, kegiatan cetak sawah terkait dengan pencapaian target Nawacita dan evaluasi pelaksanaannya.

Ketiga, pemberdayaan dan pendayagunaan bantuan alat dan mesin pertanian, khususnya ekskavator berat, dan alat mesin pertanian (Alsintan) lainnya. Keempat, konsepsi Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan Pertanian.

“Dan kelima, alokasi pupuk bersubsidi melalui penyusunan e-RDKK dan pendekatan kartu tani,” ujar Direktur Jenderal PSP Kementan, Pending Dadih Permana.

Di hadapan 156 peserta dan 25 Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Pending menjelaskan, alokasi anggaran pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun 2019 sebesar Rp4,9 triliun. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian masih menjadi prioritas utama pembangunan pertanian nasional.

“Oleh karena itu, secara khusus saya ingin memastikan dan meminta agar saudara-saudara bekerja serius dan bersungguh-sungguh. Agar anggaran yang sudah dialokasikan tersebut dapat segera diserap dan kegiatan lapangan dapat segera dieksekusi. Kita harus bekerja keras dan secara terus-menerus meningkatkan kinerja, sehingga harapan dan target yang sudah ditetapkan dapat dicapai tepat waktu,” tutur Pending.

Dia memaparkan, Indonesia memiliki potensi lahan rawa yang sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Daerah rawa di Indonesia memiliki potensi lahan rawa seluas 33,4 juta hektare (ha) yang terdiri dari lahan pasang surut seluas 23,05 juta ha dan rawa lebak seluas 10,35 juta ha.  “Dari jumlah tersebut, yang potensial untuk pertanian seluas 10,90 juta ha,” paparnya.

Sesuai arahan Menteri Pertanian, kata Pending, potensi lahan rawa yang sangat besar ini akan digarap dalam kerangka kegiatan optimasi lahan untuk peningkatan produksi pangan nasional dengan tag line program “SERASI”.

Tahun 2019, lanjutnya, pengembangan lahan rawa akan ditargetkan seluas 500.000 ha yang tersebar di lima provinsi, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung dan Sulawesi Selatan.

“Ditjen PSP, sesuai tugas dan fungsinya, bertanggung jawab terhadap aspek pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan. Serta bantuan alat mesin pertanian pra panen yang diperlukan,” katanya.

Untuk lahan rawa, Ditjen PSP telah menyiapkan bantuan 200 unit ekskavator besar dan 14 unit ekskavator mini dari pengadaan tahun 2018. Direncanakan akan dilakukan penambahan sebanyak 30 unit ekskavator mini pada tahun 2019.

Cetak sawah

Dalam kesempatan itu, Ditjen PSP juga telah mengevaluasi pelaksanaan cetak sawah. Selama 2014-2018, realisasi cetak sawah mencapai 219.275,1 ha. Menurut Pending, masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Capaian itu diakui masih di bawah target Nawacita seluas 1 juta ha perluasan areal pertanian yang ditetapkan Presiden Jokowi.

“Jika memungkinkan, kekurangan perluasan areal pertanian melalui kegiatan cetak sawah ini dapat dipenuhi melalui kegiatan optimasi lahan rawa dengan unit cost yang lebih kecil,” ungkapnya.

Ke depan, program cetak sawah juga akan mengutamakan kualitas, bukan kuantitas, sehingga calon lokasi yang tidak sesuai dengan persyaratan tidak boleh dibuka untuk sawah. Dinas Pertanian harus memastikan ada sumber air dekat dengan lokasi dan ada calon petani penggarap, sehingga ada jaminan lahan yang dicetak bisa ditanami.

Berdasarkan data Ditjen PSP, program cetak sawah sudah dilakukan sejak tahun 2015 dengan target 23.000 ha dan terealisasi 20.070 ha (87%). Pada 2016, dari target 132.129 ha cetak sawah, terealisasi 129.096 ha atau 98%. Sementara tahun 2017, target cetak sawah 72.033 ha terealisasi 60,923,30 ha (84,61%).

Tahun 2018, target cetak sawah hanya 12.000 ha dan terealisasi 9.186 ha atau 76,55%. Secara total, dalam kurun empat tahun (2015-2018) target cetak sawah seluas 239.162 ha mampu direalisasikan 219.275,30 ha atau 91,68%.

Sementara mengenai pupuk bersubsidi, Kementan tahun ini mendapat anggaran sebesar 9,55 juta ton. Namun, dari alokasi itu  masih diblokir 676.000 ton, sehingga alokasi pupuk subsidi tahun 2019 sesuai Permentan adalah sebesar 8,874 juta ton.

Jenis pupuk yang diberikan juga tetap sama, yakni Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik. Mulai tahun 2017 juga telah dilakukan upaya pendataan petani berbasis elektronik (e-RDKK) dengan dasar Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penerapan e-RDKK dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak.

“Diharapkan di waktu mendatang penyaluran pupuk bersubsidi dapat tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu,” ujar Pending. PSP