Kementerian Pertanian c.q. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) terus mematangkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan Pertanian. Keberadaan BLU ini untuk membantu akses petani ke permodalan yang masih rendah.
“Persiapan konsepsi pembentukan BLU Pembiayaan Petani masih terus kita lakukan. Saat ini badan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Pertanian (LPMUP) Kementan sedang dalam proses pengajuan pembentukan Satker ke Kementerian PAN-RB,” papar Dirjen PSP, Pending Dadih Permana dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi (Rakorsin) Tahun Anggaran 2019 yang digelar di Botani Square, Bogor, Rabu (23/1/2019).
Menurut Pending, pembentukan LPMUP dilatarbelakangi oleh masih rendahnya akses petani terhadap sumber permodalan. Selain itu, penyerapan kredit perbankan untuk sektor pertanian (onfarm) juga masih rendah dan belum optimalnya kelembagaan ekonomi petani di pedesaan (LKMA) dan Koperasi Pertanian).
Itu sebabnya, ke depan, lembaga ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas atau akses permodalan usaha kepada petani, poktan, gapoktan melalui PK-BLU LPMUP. Selain itu, menyediakan fasilitas permodalan sesuai karakteristik kebutuhan modal petani (tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga).
“PK-BLU LPMUP juga untuk mendukung keberlanjutan usaha tani bagi petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani,” tambah Pending.
Aplikasi SIAP
Pada kesempatan Rakorsin ini, Kementan bersama perusahaan asuransi Jasindo juga meluncurkan aplikasi pendaftaran asuransi pertanian Sistem Indivasi Asuransi Pertanian (SIAP).
Dalam peluncuran program digitalisasi menggunakan aplikasi IT ini, Jasindo langsung mempraktikkan penggunaannya. Sebagai contoh, Kelompok Tani Harapan Jaya dari Bogor didaftarkan saat itu juga. Langkah ini juga sebagai bentuk sosialisasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dari berbagai daerah yang datang di Rokorsin.
Koordinator Tim IT Pusat Jasindo, Irwan mengatakan, aplikasi ini didesain dengan sesederhana mungkin. Tujuannya agar di lapangan dapat digunakan dengan gampang dan tidak ada lagi kendala dalam memproses pembayaran premi dari petani.
“Kami berharap aplikasi ini mampu diterima dengan cepat oleh petugas dinas di lapangan. Karena aplikasi ini dibuat sesederhana mungkin,” ujar Irwan.
Untuk permulaan, aplikasi SIAP digencarkan di provinsi Jawa Barat dengan mengumpulkan perwakilan Dinas Kabupaten/Kota beserta para penyuluh melalui pemberian pelatihan TOT atau Training Off Trainer.
Dirjen PSP Pending Dadih Permana mengatakan, penggunaan aplikasi IT untuk pendaftaran peserta asuransi sangatlah penting. Hal ini terutama amat berlaku untuk meningkatkan ketertiban administrasi serta transparansi dalam kepesertaan petani.
“Dengan aplikasi SIAP, proses pendaftaran semakin cepat dan mudah. Administrasinya juga akan lebih tertib dan peserta asuransi bisa memantau langsung,” ujar Pending.
Hadirnya sistem aplikasi pendaftaran peserta asuransi menggunakan IT ini diharapkan dapat lekas diterapkan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan seperti para petugas dinas kabupaten/kota serta penyuluh.
“Mengingat zaman ini sudah semakin canggih, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan dengan cepat. Realisasi keikutsertaan petani di Jabar semakin bertambah banyak di tahun mendatang,” kata Dirjen PSP.
Melalui aplikasi SIAP ini pula, lanjut Pending, Jasindo akan memperoleh data luas lahan petani yang akurat. Kerap kali ketika petani mendaftarkan lahan pertanian dalam program Asuransi Usaha Tani dan Peternakan (AUTP) sesuai dengan perhitungan riil. Dengan update informasi tersebut, Jasindo dapat menghitung klaim secara cermat.
Adapun dari segi perencanaan, aplikasi sistem pertanian macam ini akan menyimpan sejumlah data, misalnya perihal kecenderungan iklim di suatu wilayah. Selain itu, exposure macam apa yang muncul ketika terjadi perubahan iklim tertentu. ”Kita dapat mempersiapkan sumberdaya manusia untuk mengantisipasi daerah mana saja yang memerlukan pelayanan klaim lebih tinggi dibandingkan daerah lain,” pungkas Pending. PSP
