Kebijakan pemerintah membuka kran impor daging asal India dinilai gagal menekan harga daging dalam negeri, namun di sisi lain kebijakan ini sukses mematikan usaha peternakan rakyat.
Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana menilai kebijakan pemerintah membuka impor daging beku asal India menekan usaha peternakan rakyat di Tanah Air sehingga dalam jangka panjang dikhawatirkan mematikan sektor tersebut.
PPSKI menilai kebijakan impor daging beku asal India menimbulkan distorsi harga di dalam negeri, yakni telah menekan harga ternak lokal yang umumnya diproduksi peternak rakyat.
“Ada indikasi harga sapi lokal saat ini turun hingga 50 persen bahkan tingkat pemotongan sapi lokal di rumah potong hewan (RPH) menurun hampir 50 persen karena diisi daging sapi India,” katanya, di Jakarta, Senin 5/6/2017.
Jika kondisi ini dibiarkan, lanjutnya, dalam jangka panjang usaha peternakan rakyat akan mati karena dinilai tidak lagi menguntungkan sehingga ditinggalkan para peternak.
“Kalau tidak ada peternak maka Indonesia bisa menjadi net importir daging. Sedangkan untuk memulai membangkitkan usaha peternak dari nol lagi sangat berat,” ujarnya.
Teguh menyatakan, saat ini jumlah pelaku usaha peternakan rakyat di Tanah Air mencapai 5,5 juta kepala keluarga dengan populasi sapi sebanyak 20,5 juta ekor.
“Komitmen pemerintah pada peternakan rakyat dipertanyakan, jika (peternakan rakyat) sampai mati maka menimbulkan implikasi sosial, politik dan ekonomi di perdesaan. Filipina yang salah kebijakan di sektor peternakan sekarang menjadi net importir,” katanya.
Sekjen PPSKI Rochadi Tawaf menambahkan, saat ini para peternak lokal sudah tidak lagi berorientasi pada bisnis ternak sapi potong harian melainkan sudah berpindah menjadi bisnis jual beli sapi hidup dalam rangka Idul Adha (Lebaran Haji).
Hal itu, tambahnya, karena harga ternak saat Idul Adha lebih tinggi dibandingkan puasa maupun Idul Fitri misalnya sapi hidup saat Idul Adha mencapai sebesar Rp60.000-Rp65.000 per kg sementara hari-hari biasa hanya Rp47.000 per kg hidup. “Peternak lokal orientasi produksi harian dijagal setiap hari sekarang berubah jadi setahun sekali di Idul Adha,” ujarnya.
Apalagi, menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, salah satunya menggelontorkan daging impor beku, dinilai peternak terlalu mengintervensi bisnis sapi potong lokal. Hal tersebut menyusul penyebaran daging impor beku yang mulai menembus pasar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Dengan intervensi daging impor, ya udah bubar (peternakan rakyat). Daging India juga sudah masuk ke Jateng dan Jatim. Peternakan rakyat seakan tidak boleh tumbuh,” ujarnya
Hal yang serupa juga dikatakan Dirut PD Dharma Jaya, Marina Ratna. Menurut dia, kebijakan impor daging India, selain gagal menurunkan harga daging sapi, kebijakan itu mematikan usaha fedloter.
“Pengusaha penggemukan sapi tidak mau mengimpor sapi bakalan, karena harga kalah bersaing. Ini terbukti di RPH Dharma Jaya, pemotongan sapi turun hingga 40 persen,” katanya kepada Agro Indonesia, di Jakarta, Rabu 7/7/2017.
Marina mengharapkan pemerintah segera melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut, sehingga usaha peternakan sapi kembali bergairah. “Pengusaha penggemukan sapi sekarang ini banyak yang tidak berjalan, mungkin mereka beralih ke bisnis lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini, mengatakan, realisasi impor daging sapi pada Januari-5 Juni tahun 2017 tercatat 41.857 ton. Sepanjang tahun 2016, realisasi impor daging sapi adalah 100.194,8 ton.
“Sedangkan, realisasi impor daging kerbau tahun 2016 tercatat sebanyak 28.483,9 ton. Pada periode Januari-5 Juni 2017 realiasi impor daging kerbau tercatat sebanyak 32.704 ton,” kata Banun.
Untuk sapi bakalan, realisasi impor sepanjang Januari-5 Juni 2016 sebanyak 220.325 ekor. Sedangkan, sepanjang tahun 2016, sapi bakalan impor yang masuk tercatat mencapai 491.032 ekor. Sementara itu, realisasi impor sapi bibit sepanjang Januari-5 Juni 2017 sekitar 10.387 ekor. Jamalzen
