Impor Daging Tanpa Rekom Kementan

0
499
Foto: Antara

Pemerintah membuat keputusan berani dengan membuka keran impor daging sapi dan kerbau dari semua negara untuk menstabilkan harga daging, tanpa perlu rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2022, impor produk hewan, terutama daging kerbau, juga terbuka untuk swasta, tak lagi monopoli BUMN.

Stabilisasi harga pangan kembali membuat kejutan. Setelah kedele dan minyak goreng yang masih panas dikecam, kini stabilisasi harga daging juga berpotensi ramai. Pasalnya, untuk menstabilkan harga di pasaran yang terus tinggi, pemerintah membuka impor tanpa perlu rekomendasi dari Kementan. Padahal, rekomendasi ini penting karena menyangkut keterangan teknis bahwa produk daging, karkas ataupun jeroan yang diimpor memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, yang secara langsung atau tidak, bisa mempengaruhi kesehatan manusia.

Berdasarkan PP No. 11/2022 tentang Perubahan atas PP No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, ketentuan pasal 7 diubah. Jika semula impor produk hewan hanya monopoli BUMN (Perum Bulog dan PT Berdikari), kini swasta pun boleh mengimpor setelah memenuhi persyaratan tertentu. Nah, frase ‘persyaratan tertentu’ ini ternyata domain Kementerian Perdagangan, yang akan diturunkan dalam peraturan menteri.

Kemendag mengakui masih menyusun aturan mengenai persyaratan khusus yang harus dipenuhi importir swasta. “Nanti mungkin modelnya tender, di mana yang bisa suplai harga terendah ke konsumen itu yang akan kita kasih (izin) dulu,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, Rabu (16/3/202).

Yang menarik, pasal 7 di PP 11/2022 juga tidak lagi mencantumkan rekomendasi pemasukan (impor) yang diterbitkan menteri pertanian. Padahal, sesuai PP 4/2016, BUMN yang ditugaskan mengimpor harus punya rekomendasi menteri pertanian. Itu sebabnya, PP 11/2022 mendapat kritik tajam dari pengamat peternakan, yang juga dokter hewan, Sofjan Sudarjat. Mantan Dirjen Peternakan ini menilai impor hewan dan produk hewan tanpa rekomendasi teknis sangat berbahaya buat kelangsungan ternak di dalam negeri. “Kita khawatir impor produk ternak tersebut membawa penyakit, seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku),” katanya saat dihubungi, Kamis (17/3/2020).

Sayangnya, pihak Kementerian Pertanian tak bisa dimintai komentarnya terkait PP 11/2022. Padahal, pihak AgroIndonesia sudah mencoba mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah dan Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin, namun tak ada yang menjawab.

Padahal, pelaku usaha malah menginginkan adanya rekomendasi teknis dahulu dari Kementan seperti yang berlaku saat ini. “Proses pengajuan izin impor didahului rekomtek dari dinas di kabupaten/kota kemudian ke provinsi lalu ke Kementan. Setelah itu, baru ke Kemendag untuk dikeluarkan izin impornya,” papar ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, yang juga pemilik PT Suri Nusantara Jaya. AI