Kehutanan Siap Memfasilitasi

Keluhan pelaku usaha mendapat angin dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian. RPP gambut pun bakal digiring untuk disempurnakan dengan memerhatikan praktik pemanfaatan lestari yang telah berlangsung selama ini dan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

“RPP gambut perlu disempurnakan. Kami siap memfasilitasi agar masukan dari seluruh stakeholder, khususnya sektor kehutanan, diperhatikan,” kata Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan, Bambang Hendroyono.

Pembahasan RPP Gambut dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan sudah sampai tahap draft final. Meski demikian, Bambang menyatakan draft tersebut bisa ditinjau ulang dengan memerhatikan masukan yang lebih komprehensif dari sektor kehutanan.

Bambang menegaskan, lahan gambut bisa dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan seperti yang sudah dipraktikan oleh pemegang izin hutan tanaman industri (HTI). Lahan gambut yang dikelola dengan skema HTI terbukti bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, menekan emisi gas rumah kaca, dan tetap mempertahankan keanekaragaman hayati. “Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ekohidro menjadi kunci pengelolaan gambut yang baik. Ini seharusnya dijadikan rujukan dalam RPP gambut,” kata Bambang.

Dia juga mengingatkan, pengalaman selama ini membuktikan, gambut yang tidak dikelola malah akan open access yang merangsang terjadinya perambahan. Kalau ini terjadi, biasanya akan diikuti dengan pembakaran lahan yang menimbulkan kabut asap. “Akhirnya malah menjadi bencana nasional dan berdampak hingga lintas negara,” kata  Bambang.

Dia juga mengingatkan, di banyak tempat lahan gambut kini telah berubah menjadi pemukiman dan perkotaan.

Tidak merusak

Hal senada dikemukakan Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) Badan Litbang Pertanian Kementan, Dedi Nursyamsi. Dia juga menegaskan pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian, perkebunan maupun pengelolaan hutan tanaman sejatinya tidak merusak gambut. Dia bahkan melihat upaya untuk membatasi pemanfaatan gambut lebih dikarenakan adanya kampanye hitam berlatar belakang perang dagang.

“Sawit nasional selalu dikambing-hitamkan sebagai penyebab rusaknya lahan gambut. Itu karena ada pihak-pihak yang melancarkan kampanye negatif, mereka hanya melihat sawit, pertanian, dan HTI, dari sisi lingkungan dan dilatarbelakangi perang dagang,” kata dia di Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Secara ilmiah, kata dia, pemanfaatan lahan gambut lebih dari 3 meter untuk kegiatan perkebunan, pertanian, dan HTI, tidak berbahaya selama dikelola dengan baik. Misalnya, dilakukan pembuatan saluran air tidak lebih dari 60-70 centimeter. “Kalau dikelola dengan baik, lahan gambut Indonesia tetap akan dalam kondisi baik,” papar Dedi.

Dijelaskan, saat ini sebagian besar lahan gambut di Indonesia masih berwujud hutan alam sehingga memiliki peran sebagai areal konservasi atau kawasan lindung. Sedangkan lahan gambut yang terdegradasi terjadi akibat illegal logging dan terlantar. Lahan yang terdegradasi, kata Dedi, idealnya dikembalikan ke hutan alam. Namun, hal itu memerlukan biaya sangat besar dan dibutuhkan waktu 20-30 tahun. Itu pun belum tentu memberikan manfaat. “Lahan tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dapat digunakan untuk pertanian, perkebunan, atau HTI. Selain itu, risikonya lebih kecil ketimbang lahan itu dibiarkan,” kata dia.

Menurut dia, pemanfaatan gambut banyak ditentang kalangan LSM, sebab mereka hanya melihat dari satu sisi, yakni lingkungan. Tetapi, jika pemerintah mengikuti kemauan mereka, bangsa Indonesia tidak akan mampu mengembangkan ekonominya. “Nenek moyang bangsa ini sudah bermukim di lahan gambut. Ada juga yang sejak era 1990-an mengikuti program transmigrasi dan sudah bermukim di gambut. Mereka bisa berinteraksi dengan ekosistemnya dengan baik. Masa mau diusir?” sergah Dedi.

Untuk itu, lanjut Dedi, Kementan akan berupaya mengungkapkan fakta-fakta itu ke dunia internasional demi melindungi sektor strategis dalam negeri. Hal itu memerlukan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan yang sudah diberlakukan sehingga pelaku usaha dan petani di Indonesia tidak diganggu oleh kepentingan dari luar.

Dedi menegaskan, Kementan memang terlibat dalam pembahasan RPP tentang Gambut. “Memang masih ada yang menolak, karena memang isinya belum mengakomodasi semua kepentingan, RPP ini kan masih dalam proses penyusunan,” kata dia.

Sementara itu Profesor Riset Badan Litbang Kementan, Irsal Las mengatakan, sekitar 3,9 juta hektare gambut adalah lahan terdegradasi. “Lahan ini sangat potensial untuk pertanian dan perkebunan. Sekitar 90% bisa dimanfaatkan,” kata Irsal.

Meski demikian, kata Irsal, pemanfaatan lahan gambut di Indonesia belum optimal karena ada sebagian pihak yang hanya melihatnya dari sisi lingkungan. Pemanfaatan lahan gambut masih dituding sebagai penyebab utama emisi karbon. Padahal, dengan pengelolaan yang baik, pengunaan lahan gambut justru akan mampu menekan emisi dibanding lahan terdegradasi. Sementara itu, negara industri yang mengeluarkan emisi yang jauh lebih besar justru tidak mendapatkan tekanan seperti negara berkembang. Sugiharto/E.Y. Wijianti

Sawit di Gambut Bisa Berkelanjutan

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menegaskan, kebijakan pemerintah harus mengakomodir kepentingan semua pihak, termasuk juga pengusaha kelapa sawit, dalam pembahasan RPP gambut.

“Selama ini kan aturannya sudah jelas, pemerintah membolehkan pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan dan pertanian asalkan pengelolaan lahan gambut untuk dua kepentingan itu dilakukan dengan manajemen yang baik. Jadi, kalau pengusaha sudah mengikuti aturan yang ditetapkan, seharusnya tidak ada lagi aturan yang sifatnya tumpang tindih dan membingungkan,” katanya di Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Menurut Fadhil, jangan sampai RPP gambut yang sedang digodog oleh pemerintah  justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Aturan tersebut juga hendaknya memberikan iklim yang teduh bagi dunia investasi nasional.

“Di negara lain saja bisa, kita harapkan aturan di Indonesia juga begitu. Kalau saya rasa sih aturan yang sekarang ini sudah cukup mengakomodir kepentingan semua pihak,” katanya.

Dia menambahkan, selain menimbulkan ketidakpastian iklim usaha di Indonesia, kebijakan yang tidak jelas juga  juga nantinya akan menimbulkan kerugian bagi kalangan pengusaha karena untuk mengolah lahan sawit pada lahan gambut dibutuhkan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan lahan kering biasa.

“Pastinya kalau ada masalah begini kan pengusaha yang akan terkena imbasnya. Apalagi kalau di lahan gambut itu nilai investasi yang dibenamkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan lahan lainnya,” katanya.

Sementara itu Ketua Divisi Riset Gapki, Bandung Safari menyatakan banyak bukti bahwa pengelolaan kebun sawit di lahan gambut bisa berkelanjutan. Contoh kebun Ajamu milik PT Perkebunan IV di Sumatera Utara yang telah berumur 60 tahun. Ada juga perkebunan di Indragiri Hilir, Riau yang mulai dikembangkan awal tahun 1990-an dan berproduksi dengan baik. Demikian pula kebun milik PT Socfindo di Negeri Lama Sumatera Utara yang kini telah berusia 80 tahun dan mampu menghasilkan panen 25 ton/hektare per tahun.

“Yang paling penting adalah manajemen airnya dikelola dengan baik,” katanya. E.Y Wijianti/Sugiharto