Musim kemarau yang telah terjadi sekarang ini tidak perlu dikhawatirkan mengancam produksi pangan nasional, terutama beras. Pasalnya, areal yang terdampak kekeringan masih relatif kecil dibandingkan dengan luas pertanaman.
“Soalnya, luas areal tanaman padi dalam satu tahun mencapai 15 juta hektare (ha). Kami yakin kekeringan tahun ini tidak menganggu produksi padi nasional tahun ini,” tegas Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Sumardjo Gatot Irianto di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Areal tanaman padi yang terkena kekeringan sekitar 102.746 ha. Dari jumlah ini, yang dinyatakan puso (tidak bisa panen) hanya 9.358 ha. Areal sawah yang puso terbilang masih kecil. Hanya saja, Kementan tetap akan melakukan antisipasi agar petani tidak dirugikan.
Tahun ini Kementan menargetkan produksi padi nasional mencapai 84 juta ton gabah kering giling (GKG). Target ini mengacu pada produksi padi 2018 yang diklaim berhasil melampaui target.
Catatan Kementan, produksi padi tahun 2018 mencapai 83,04 juta ton GKG atau setara dengan 48,3 juta ton beras. Sementara targetnya adalah 80 juta ton GKG atau setara dengan 46,5 juta ton beras pada tahun yang sama.
Meskipun tahun ini ada kemarau panjang, namun Kementan tetap optimis target produksi 2019 bisa tercapai. Gatot menyebutkan, Kementan memiliki strategi dalam menghitung dan mewujudkan target produksi. Salah satunya dengan mengandalkan pengembangan tanam selain di lahan baku.
Potensi penambahan produksi, papar dia, masih bisa melalui pengembangan tanam di lahan rawa pasang surut atau rawa lebak, pemanfaatan lahan kering untuk padi, jagung dan kedelai.
Selain itu juga dilakukan pengembangan budidaya tumpang sari, perbaikan teknologi benih, pupuk, budidaya, dan penanganan pascapanen, serta pengamanan produksi dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
Dia menyebutkan, Kementan telah menyusun strategi pengamanan produksi di saat kondisi iklim kekeringan terjadi. Strategi ini melibatkan tiga direktorat, yakni Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian (PSP) dan Litbang .
Untuk mengeksekusinya, Kementan juga melakukan koordinasi dengan dinas pertanian, Kodim, dinas Pekerjaan Umum dan gabungan kelompok usaha pertanian.
Sementara guna mengantisipasi kekeringan tersebut, Dirjen PSP Sarwo Edy juga menyiapkan beberapa langkah, antara lain bagi lahan yang sudah diasuransikan, maka petani dapat mengklaim kerugian melalui asuransi usaha tani pertanian sebesar Rp 6 juta/ha.
Klaim asuransi hanya dapat dilakukan bagi petani yang meng-asunsurasi-kan lahan sawahnya, dengan membayar premi Rp36.000/ha/musim. Namun, bagi yang tidak mengikuti program asuransi, Kementan menyediakan bantuan benih.
Sarwo Edhy mengakui, musim kemarau datang, keinginan petani mengasuransikan lahan sawahnya agak meningkat jika dibandingan pada saat iklim normal. Dia menyebutkan, sampai awal bulan Juli 2019, jumlah lahan sawah yang sudah diasuransikan seluas 300.000 ha.
“Dalam dua bulan terakhir ini, minat petani ikut asuransi cukup tinggi. Mungkin mereka sadar, ada musim kering, sehingga mereka ikut program asuransi,” tegasnya.
Dari jumlah lahan sawah yang ikut asuransi tersebut, Provinsi Jawa Timur paling luas, yakni mencapai 151.000 ha, kemudian Jawa Barat (59.000 ha), Kalimantan Barat (29.000 ha), Jawa Tengah (18.000 ha), Sulawesi Tengah (14.000 ha) dan provinsi lain di bawah 10.000 ha.
Terlepas dari musim kemarau, sebenarnya tren positif petani untuk ikut asuransi (asuransi usaha tani padi/AUTP) terus meningkat. Pada saat program ini diluncurkan tahun 2015, lahan petani yang diasuransikan hanya sekitar 233.500 ha dengan klaim seluas 3.492 ha.
Kemudian tahun 2016 yang ikut asuransi seluas 307.217 ha (klaim 11.107 ha); tahun 2017 luas lahan yang didaftarkan petani mengikuti AUTP mencapai 997.961 ha, klaim kerugian tercatat 25.028 ha.
Tahun 2018, realisasinya sekitar 806.199,64 ha dari target 1 juta ha (80,62%) dengan klaim kerugian mencapai 12.194 ha (1,51%). “Tahun ini (2019), kami targetkan lahan yang tercover AUTP seluas 1 juta ha. Kami prediksi itu dapat tercapai,” katanya.
Mitigasi
Langkah antasipasi lain Kementan terhadap lahan pertanian yang belum mengalami puso adalah menyarankan petani untuk memanfaatkan sumber air, seperti embung dan waduk serta normalisasi saluran.
Namun, bagi lahan yang tidak lagi dapat ditanami padi, maka pemerintah memberikan benih jagung dan kedelai. Untuk langkah ini, Kementan akan melakukan pengamanan standing crop dan langkah terakhir adalah pengamanan produksi dari serangan hama
Gatot kembali menjelaskan pihaknya mendata potensi lahan kering yang masih terdapat sumber daya air yakni sebesar 2,3 juta ha. Lokasinya berada di luar Jawa yakni sebanyak 152 kabupaten dan 14 provinsi
Kementan juga berupaya menaikkan luas tambah tanaman (LTT) di lahan rawa sebesar 675.000 ha di 31 kabupaten. Untuk itu, Ditjen Tanaman Pangan melakukan pendampingam CPCL (calon petani/calon lahan) mencakup kontrak dan penyaluran benih, olah tanah penanaman hingga pengamanan produksi.
Waster Kasad Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo mendukung upaya Kementan dalam menanggulangi dampak kekeringan yang melanda sejumlah daerah. Dukungan itu antara lain melibatkan langsung personel TNI yang ada di seluruh daerah.
“Kita dalam melaksanakan operasi militer. Selain perang (operasi militer) salah satunya adalah mengatasi kekeringan atau bencana alam. Maka dari itu, kita menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pendampingan,” ujar Gathut.
Menurut dia, TNI sendiri selama empat tahun terkakhir sudah melibatkan diri pada penanganan dampak kekeringan. Pengalaman itu, lanjutnya, menjadi bekal bahwa pemetaan wilayah dan pompanisasi menjadi penting dan harus dikerjakan bersama-sama.
“Soal mitigasi, tentu kita sudah memiliki pengalaman banyak karena beberapa kali kita turun ke lapangan bersama Kementan. Jadi, seperti kata Pak Dirjen, menanggulangi kekeringan itu tidak bisa sendirian. Bagaimanapun harus ada sinergitas,” katanya.
Gathut menambahkan, dukungan lain yang juga sedang dikerjakan TNI adalah mendirikan posko mitigasi kekeringan di daerah-daerah yang terkena dampak. Beberapa di antaranya ada di kawasan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan provinsi lain di luar Jawa.
“Selama ini kan kita sudah melakukan pendampingan Upsus (Upaya Khusus) yang diinisiasi para Babinsa. Di sana, mereka juga mengawal pembagian air supaya tidak rebutan dan menjebol titik air. Kemudian kita ikut mengawasi jalannya pompanisasi serta menjaga keamanan dan ketertiban lain,” katanya.
Sekedar diketahui, rapat mitigasi ini dihadiri 200 personel TNI yang mewakili tiap daerah untuk mengawal dan mendampingi petani dalam menghadapi dampak kekeringan.
Si-PERDITAN
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Ketut Kariyasa mengatakan, Kementan telah memprediksi dan mengantisipasi, serta menginformasikan potensi kekeringan yang akan melanda di sebagian besar daerah di Indonesia melalui aplikasi Si-PERDITAN, bahkan telah merencanakan upaya penanggulangannya. Si-PERDITAN adalah Sistem Informasi Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian.
Puncak musim kemarau di perkirakan akan terjadi pada Agustus-September dan berlanjut sampai Oktober. Sementara itu musim hujan diperkirakan akan terjadi pada pertengahan November 2019. Jadi, ada pergeseran musim hujan 1-2 bulan yang biasanya terjadi musim hujan di Oktober.
Berdasarkan pengalaman saat menghadapi dan mengantisipasi kegagalan panen akibat kekeringan tahun 2015 (El-Nino kuat), Ketut mengungkapkan ada beberapa langkah operasional yang dilakukan Kementan dan Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota).
Pertama, merencanakan jadwal tanam dan pemilihan komoditas tanaman yang tahan kekeringan. Misalnya, tanaman jagung, ubi kayu dan lainnya pada Agustus dan September karena merupakan puncak bulan kekeringan.
Kedua, pengaturan dan penjadwalan buka tutup pintu-pintu air di waduk/bendungan dengan memanfaatkan informasi tinggi muka air (TMA) yang ada di aplikasi Si-PERDITAN.
Ketiga, optimalisasi penggunaan pompa air pada sumber air seperti damparit atau sumur dangkal dan dalam oleh Brigade Tanam. Keempat, penerapan sistem pembibitan kering dan dapog (tray) serta pengolahan tanah awal. Dengan demikian, saat hujan turun, bibit dapat langsung ditanam karena kemunduran awal musim hujan (MH) selama 1-2 bulan, yakni bulan Oktober dan November.
“Melalui upaya-upaya tersebut, kegagalan panen akibat kekeringan dapat diminimalisir kerugiannya,” kata Ketut Kariyasa. Bahkan, lanjutnya, untuk memantau kesiapan daerah dan petugas lapangan dalam menghadapi dan mengantisipasi dampak kekeringan terhadap stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya beras di beberapa daerah terdampak kekeringan, pihaknya telah menerjunkan Tim Pusdatin pada 1-4 Juli 2019 di beberapa daerah.
“Tim di bagi menjadi dua, yakni tim yang bertugas memverifikasi kondisi sumber-sumber air seperti waduk/bendungan dan kondisi pertanaman khususnya pertanaman padi dan tim yang bertugas melakukan verifikasi dan pemantauan pasokan dan harga beras,” tuturnya.
Pasokan Pangan Aman
Hasil pantauan tim yang melakukan pemantauan kondisi pertanaman padi di beberapa lokasi di Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul menunjukkan, kondisi pertanaman padi masih tumbuh dengan baik. Sebab, air irigasi masih tercukupi walaupun ada pengaturan atau pergiliran jadwal pengairan.
Hal ini dibuktikan dengan hasil pemantauan terhadap kondisi tinggi muka air (TMA) yang ada di Waduk/Bendungan Sermo yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi air masih normal dengan elevasi TMA pemantauan 131,49 meter dan elevasi TMA rencana 121,68 meter (per 1 Juli 2019).
Sedangkan secara umum fase pertanaman padi (standing crop) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul sangat bervariasi. Ada yang vegetatif-1 umur tanaman 16-30 hari setelah tanam (HST) sampai generatif-1 atau mau panen. “Kondisi pertanaman padi yang bervariasi ini menggambarkan bahwa panen padi 1-2 bulan ke depan di Yogyakarta masih aman, sehingga pasokan beras masih cukup,” ujarnya.
Sementara itu, hasil pemantauan pasokan dan harga beras di pedagang grosir dan eceran di beberapa daerah di Provinsi Yogyakarta seperti Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta menunjukkan pasokan pangan. Khususnya beras masih aman sampai 1-2 bulan ke depan dan harga masih stabil.
Pasokan beras di beberapa pedagang eceran di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta sebesar 1-3 ton/minggu. Sedangkan untuk pasokan beras di beberapa pedagang grosir dan eceran sebesar 5-35 ton/minggu, dan harga beras berkisar Rp 8.500 – 9.500/kg.
Untuk pasokan beras yang di perdagangkan di Kabupaten Gunung Kidul sebagian berasal dari kabupaten di Jawa Tengah. Di antaranya Kabupaten Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Sragen dan Pati.
Sementara itu, sebagian besar kebutuhan beras rumah tangga tani di Gunung Kidul berasal dari hasil panen padi sendiri. “Mereka umumnya tidak menjual panennya tetapi disimpan untuk di konsumsi sendiri,” ujar Ketut Kariayasa. Jamalzen/PSP
