Pembebasan Lahan dan Ancaman Produksi Pangan

Pemerintah akhirnya merevisi dua poin penting dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun  2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Revisi tersebut mencakup penambahan  batasan lahan yang dibebaskan secara langsung dari 1 hektare (ha)  menjadi 5 ha  dan mengenai sumber dana pengadaan lahan yang berasal dari APBN dan APBD.

Perubahan dua poin tersebut diyakini akan mempercepat proses pengadaan lahan karena   pengadaan lahan tidak lagi melalui empat proses tahapan, yakni perencanaan, persiapan dengan pemerintah, perizinan, dan penyerahan hasil.  Selain itu,  pelaksanaannya  langsung atau  tidak melibatkan panitia pengadaan tanah.

Perubahan aturan ini memperbaiki pasal 121 yang berbunyi ‘Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 ha,  dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar-menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak’. Dengan demikian, institusi negara yang memerlukan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan luas di bawah 5 ha  bisa secara langsung bernegosiasi dengan pemilik lahan.

Adapun  ketentuan mengenai sumber pembiayaan operasional pengadaan lahan diatur dalam Pasal 120 yang menyebutkan  bahwa biaya operasional dari APBN ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan biaya operasional dari APBD ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun, nantinya pengadaan lahan yang dilakukan oleh daerah akan dibiayai oleh APBD, sedangkan pengadaan lahan dilakukan oleh pusat akan dibiayai oleh APBN.

Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supanji, revisi Perpres No 71 Tahun  2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sudah diteken Presiden dan tinggal diberlakukan.

Revisi Perpres 71/2012 akan menjadi angin segar dan terobosan penting bagi proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pembebasan  lahan bagi proyek-proyek yang  terancam mangkrak akibat sulitnya  pembebasan lahan.

Namun, dibalik revisi Perpres tersebut, muncul kekhawatiran akan terjadinya pengurangan lahan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, terutama lahan untuk kegiatan budidaya padi.

Saat ini saja, luasan areal persawahan padi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, terus mengalami penyusutan. Lahan-lahan produktif unuk kegiatan bercocok tanam padi, sudah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan untuk kegiatan industri atau proyek lainnya. Hal ini bisa kita lihat di sepanjang jalur tol antara Jakarta hingga Karawang.

Dikhawatirkan aksi alihfungsi lahan dari lahan persawahan menjadi lahan industri atau proyek lainnya akan terus terjadi. Bahkan. Bukan tidak mungkin arus alihfungsi itu akan semakin deras dengan adanya revisi Perpres tersebut.

Kegiatan industri atau pembangunan proyek infratruktur atau manufaktur memang dibutuhkan negeri ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan roda ekonomi nasional. Namun, pembangunan industri dan proyek itu juga harus memperhatikan hal penting lainnya, yaitu produksi beras dan bahan pangan lainnya.

SHARE
Previous articleKPPU pun Curiga
Next articleBahaya Ekspor Log