Proyek lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah kembali memicu debat panas antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Komisi IV DPR. Menyusul laporan adanya hasil panen petani yang tidak sesuai harapan, komisi DPR yang membidangi masalah pertanian ini kembali meminta penjelasan Kementan dan khawatir proyek ini berpotensi gagal. Bagaimana jawaban pemerintah?
Laporan buruknya panen padi sejumlah petani di program food estate Kalimantan Tengah membuat Kementan harus menghadapi pertanyaan keras dari mitra kerjanya di DPR. Bahkan, Ketua Komisi IV DPR, Sudin, yang berasal dari partai utama pemerintah F-PDIP, sampai meragukan program lumbung pangan ini. “Saya minta penjelasan soal food estate ini, jangan ada program tidak jelas dan tidak fokus malah ujungnya berantakan,” ujar Sudin dalam Raker Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/2/2021).
Dia mengutip laporan media massa yang memuat keluhan petani karena panen padi mereka hanya 2-3 ton/hektare (ha). Angka itu jauh dari janji 5-6 ton/ha yang dijanjikan program lumbung pangan, bahkan merosot dari hasil panen sebelum ada program tersebut. Hal itu terjadi di Desa Belanti Siam, di mana biasanya hasil panen padi mencapai 4-5 ton gabah, namun dari panen awal yang dilakukan hanya menghasilkan 2 ton gabah.
Namun, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) membantah tudingan gagalnya panen padi di program food estate. “Mana bisa disebut gagal kalau panen saja baru mau dimulai,” tegasnya. Dia mengakui ada 1-2 ha hasil garapan petani yang bermasalah. Tapi itupun wajar mengingat food estate di Kalteng memang berbeda dengan kawasan lain, seperti Aceh maupun Jawa. Mayoritas kawasan food estate berupa lahan rawa, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. “Memang ada 1-2 ha yang bermasalah, seperti air naik, ditimpa hujan, air tinggi dia (padi) rebah. Tapi ya ini cuma 1-2 ha” dari total luas garapan yang mencapai 30.000 ha, ujar Syahrul.
Hal itu dibenarkan Ketua Kelompok Tani Desa Belanti Siam, Mujianto bahwa lahan food estate sudah mulai memasuki masa panen. Dia mengakui, pendampingan yang dilakukan di daerahnya berdampak positif terhadap kenaikan provitas. “Di kelompok saya, hasilnya meningkat 1-2 ton/ha. Sebelumnya, produksi rata rata 3-4 ton/ha. Sekarang produksi ada yang mencapai 6 ton/ha,” tegasnya.
Hanya saja, dia juga meminta pemerintah mau mendengarkan masukan petani, terutama terkait pengaturan waktu tanam. Pasalnya, kondisi alam di wilayah Belanti Siam sedikit berbeda. “Saya yakin akan lebih baik lagi hasilnya kelak karena kami paham kondisi alamnya dan pemerintah tinggal mendukung kami,” tambahnya.
Permintaan wajar, memang. Apalagi, pengembangan lahan rawa sebagai lahan pangan masa kini dan masa depan sangat prospektif dan strategis. “Ini berguna untuk mendukung ketahanan pangan, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat di satu sisi, dan di sisi lain lahan pertanian banyak yang beralih fungsi,” ujar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy. AI
