Pemerintah kembali mempertontonkan buruknya koordinasi dan komunikasi, yang akan mengambil korban petani. Data produksi kakao dalam negeri, yang diprediksi tahun ini tembus 1 juta ton berkat Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu (Gernas) kakao, dinilai tidak benar. Bea masuk (BM) impor biji kakao pun segera dibuka dengan dukungan penuh industri pengolah kakao.
Bukan kali pertama Kementerian Pertanian (Kementan) selalu dikritik koleganya di pemerintahan soal data produksi. Namun, dalam soal produksi kakao (bahan baku cokelat), kritik ke Kementan bisa punya dampak susulan serius. Program Gernas Kakao yang digelar Kementan sejak 2009 sampai 2012 dan menghabiskan anggaran Rp3,2 triliun patut dipertanyakan.
Adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, yang menyuarakan kepentingan pengusaha di bawah Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), menyatakan segera menghapus bea masuk impor biji kakao dari 5% saat ini menjadi 0%. Alasannya? Ketua Umum AIKI, Pieter Jasman menukas produksi biji kakao petani hanya 480.000 ton/tahun, sementara kebutuhan industri 600.000 ton. “Jadi industri masih butuh impor 120.000 ton/tahun,” katanya.
Klaim ini yang dibantah Dirjen Perkebunan Kementan, Gamal Nasir. Berdasarkan datanya, produksi kakao saat ini cukup tinggi. “Kita pernah kumpulan semua kepala dinas-dinas sentra produksi kakao. Setelah kita hitung dengan cermat, produksi kakao kita sekitar 900.000 ton sampai 1 juta ton,” katanya.
Hal ini dibenarkan Arif Zamroni, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI), yang tegas menolak pembebasan BM impor kakao. “Keputusan Kemendag untuk membebaskan BM kakao kebijakan sepihak dan tidak adil bagi petani karena hanya mendengarkan keluhan dari pihak industri kakao yang khawatir kekurangan bahan baku kakao,” tegasnya.
Bahkan, klaim APKI pun dibenarkan seorang importir kakao, Christian. Dia menyebut pemerintah tak perlu mengikuti kemauan industri tak professional, karena tak semua industri mengeluh kekurangan kakao. “Tidak semua industri mengeluh. Buktinya, industri kakao di Batam tidak kekurangan bahan baku. Industri yang mengeluh kekurangan bahan baku dan minta pembebasan BM adalah industri yang tidak profesional,” sergahnya. Jika ngotot, katanya, harga jual kakao petani dipastikan anjlok dan minat petani memelihara tanamannya pun bakal mati. Kalau sudah begini, program Gernas Kakao yang menelan uang rakyat Rp3,2 triliun pun terancam sia-sia.
Tapi, percaya atau tidak, Menteri Pertanian Suswono malah sependapat dengan industri kakao dan menyebut Gernas Kakao belum mampu menopang kebutuhan mereka. “Impor tersebut untuk memberikan kepastian bahan baku industri pengolahan kakao karena bahan baku dalam negeri belum cukup,” ujarnya. Luar biasa, memang, mengingat yang bicara bukan menteri perindustrian atau perdagangan. AI
