Kondisi industri barecore tengah pelik. Jika tak segera dibenahi bola salju bakal menggelinding memberi dampak negatif. Tak hanya industrinya yang bakal goyah, masyarakat pemilik hutan rakyat yang selama ini memasok bahan bakunya bukan tak mungkin akan ikut terdampak. kombinasi dari inovasi pelaku usaha dan keberpihakan pemerintah menjadi kunci untuk keluar dari situasi tersebut.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rufi’ie menyatakan, jatuhnya harga barecore karena harga dipermainkan oleh buyer Tiongkok. Negeri tirai bambu itu menjadi tujuan 90% ekspor barecore nasional. Untuk itu, katanya, pasar barecore Indonesia harus diperluas. “Kita juga harus bisa membuka pasar baru,” katanya.
Dia menjelaskan, tak semua barecore yang diimpor Tiongkok dimanfaatkan sendiri. Sebagian besar justru diolah kembali menjadi produk lanjutan seperti blockboard dan diekspor ke negara lain. Oleh karena itu, pengusaha barecore harus melihat peluang ini. “Ketimbang mengekspor barecore ke Tiongkok, lebih baik langsung mengolah hingga menjadi blockboard dan diekspor langsung ke negara tujuan akhir,” katanya.
Rufi’ie mengingatkan soal kualitas produk yang dihasilkan. Menurutnya, bukan tanpa alasan jika blockboard Tiongkok laku di pasar internasional. Blockboard Tiongkok pasti memiliki kualitas yang baik sesuai permintaan pasar. Untuk itu, katanya, produsen Indonesia juga mesti bisa memperbaiki kualitas produknya. “Kualitas produk kita harus terus ditingkatkan,” katanya.
Rufi’ie mengingatkan, Indonesia sesungguhnya memiliki keunggulan untuk menembus pasar internasional. Keunggulan itu adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem itu sudah diakui secara internasional bahkan secara formal di beberapa negara. SVLK memberi jaminan bagi pembeli kalau produk yang mereka dapatkan berasal dari sumber yang legal.
“Dari barecore Indonesia, Tiongkok mengekspor blockboard hingga ke Uni Eropa. Seharusnya kita bisa mengekspor langsung juga karena SVLK sudah diakui Uni Eropa,” katanya.
Soal adanya permintaan agar pemerintah menghentikan sementara penerbitan izin baru industri barecore, Rufi’ie menyatakan hal ini belum menjadi salah satu kebijakan pemerintah. Saat ini industri pengguna kayu dari hutan rakyat masih terbuka untuk investasi baru.
Sementara itu terkait SVLK, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menyatakan, SVLK memang terbukti bisa meingkatkan daya saing produk kayu Indonesia. Jika konsisten mengimplementasikan SVLK, Indonesia berpeluang menjadi yang pertama mendapat lisensi FLEGT (Forest Law Governance and Trade) dari UE. Dengan begitu, produk kayu Indonesia bisa masuk tanpa melewati uji tuntas (due dilligence) sehingga semakin kompetitif.
Malik sempat berkeliling ke hutan rakyat dan industri pengolahan kayu di Jepara, Boyolali, dan Klaten termasuk industri barecore untuk melihat implementasi SVLK pada 23-24 Februari 2016. Hasil kunjungannya membuktikan salah satu alasan produk kayu Indonesia diminati pasar internasional adalah adanya SVLK. Memanfaatkan produk kayu Indonesia, pembeli yang mengolah kembali produk tersebut menjadi produk lanjutan bisa memasarkan ke pasar global. “Produk Indonesia dibeli karena memiliki SVLK,” katanya.
Peran Asosiasi
Sementara itu pengamat ekonomi kehutanan IPB Aziz Khan menyatakan pentingnya peran asosiasi untuk menyelamatkan industri barecore. Dia juga mengatakan, dengan kemampuan mumpuni yang dimiliki asosiasi barecore untuk mengendalikan supply dan demand, maka kebijakan moratorium izin baru tidak diperlukan
Aziz memaparkan, fenomena turunnya harga barecore saat ini perlu dicermati. Perlu dipastikan apakah turunnya harga barecore disebabkan murni karena over supply sehingga tidak terserap atau karena permainan importir dengan memperkecil kapasitas impor untuk memainkan harga.
Aziz melanjutkan, yang juga perlu dicermati adalah apakah pendirian IBcA pada Mei 2015 punya peran positif untuk produsen barecore atau sebaliknya. Informasi seberapa besar kekuatan ‘mengatur’ IBcA akan ikut menentukan akan sangat membantu memahami fenomena yang saat ini sedang berlangsung.
“Sampai September 2015, semua infromasi tentang industri barecore masih positif dan menggembirakan. Sehingga memang perlu dicari tahu penurunan harga yang mendadak ini lebih karena politik dagang, khususnya di Tiongkok, atau hal lain terkait persoalan di dalam negeri kita sendiri,” katanya.
Jika memang harga turun dikarenakan oversupply maka sudah saatnya IBcA untuk mencoba mengatur mengatur kapasitas total keseluruhan anggotanya. Kapasitas supply bisa diturunkan dengan harga jual yang masih dalam taraf menguntungkan.
Bisa juga dengan harga yang tetap namun pasar yang diperluas. “Sehingga lepas dari dominasi Tiongkok. Misalnya menggarap Taiwan dan Timur Tengah,” katanya.
Jika gejala penurunan harga ini karena Tiongkok menurunkan demand dan mendikte harga, maka IBcA seharusnya memiliki kapasitas untuk bertempur dan mengembalikan posisi Indonesia sebagai penentu harga (price setter).
Dari sisi pemerintahan, Aziz menekankan soal penyederhanaan aturan-aturan sehingga bisa menekan biaya transaksi. “Itu menjadi isu kunci yang harus terus diperjuangkan,” katanya.
Penyederhanaan ini termasuk dalam proses audit SVLK. Dia menegaskan proses audit SVLK tidaklah mahal. Meski demikian, banyak prasyarat untuk memperoleh SVLK yang tidak pernah diurus karena biaya yang mesti dikeluarkan cukup besar.
Aziz juga menyatakan, belum saatnya bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan moratorium izin industri baru barecore. Cukup percayakan kepada asosiasi untuk mengatur kapasitas supply. “Isunya kemudian membenahi harga dengan memainkan angka supply dan membuka ceruk pasar baru dan atau memperdalam ceruk pasar yang sudah berjalan,” katanya. Sugiharto
Dukungan Besar Hutan Rakyat
Meski teknologinya sederhana, industri barecore memberi kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia dan penyerapan tenaga kerja. Industri ini juga diklaim ramah lingkungan karena memanfaatkan pohon hasil penanaman di hutan rakyat.
Menurut catatan IBcA, pada tahun 2015, kontribusi devisa dari barecore bisa mencapai 625 juta dolar AS. Sampai September 2015 saja, catatan nilai ekspor barecore sudah mencapai 468,6 juta dolar AS, melebihi catatan tahun 2014 yang sekitar 450 juta dolar AS.
Dengan catatan ekspor tersebut, maka penyerapan tenaga kerja di industri ini pun cukup banyak. Secara langsung, tenaga kerja yang bisa diserap sebanyak sekitar 400 orang, yaitu mereka yang bekerja di pabrik. Tapi jika memperhitungkan tenaga kerja tidak langsung, yaitu mereka yang bekerja di hutan rakyat, industri kayu gergajian dan transportasi, maka jumlah tenaga kerja bisa mencapai 222.425 orang. Jumlah akan lebih besar lagi jika kapasitas terpasang saat ini bisa diutilisasi penuh.
IBcA juga menyatakan, industri barecore adalah industri yang hijau meski memanfatkan kayu sebagai bahan baku. Pasalnya, kayu yang dimanfatkan adalah kayu sengon hasil penanaman masyarakat. Sengon bisa dipanen hanya dalam waktu 5-6 tahun saja.
Selama permintaan dari industri ada dan menguntungkan, maka petani hutan rakyat akan terus menanam. Pelaku industri pun mau merogoh koceknya untuk menyediakan bibit gratis. Hal ini memastikan kesinambungan pasokan bahan baku di masa yang akan datang.
Sebagai gambaran, setiap kontainer barecore berkapasitas 58 m3, harus didukung dengan penanaman seluas 0,6 hektare. Begini hitungannya. Dalam satu kontainer, dengan rendemen 43%, bahan baku kayu gergajian yang diperlukan adalah 136 m3. Dengan faktor recovery 80%, jumlah volume tersebut setara dengan 170 batang log atau sekitar 243 batang pohon dengan asumsi setiap pohon memiliki diameter 30 centimeter dengan tinggi 10 meter.
Jika satu hektare lahan bisa ditanami 400 batang segon per hektare, maka dengan kebutuhan bahan baku sebanyak 243 batang per hektare, maka setara dengan 0,60 hektare. Sugiharto
