Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis pekan lalu akhirnya memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dalam keputusannya, majelis hakim konstitusi memutuskan perkara ini secara bulat atau tidak ada satu pun dissenting opinion (beda pendapat) di antara Sembilan hakim konstitusi.
Keputusan MK ini merupakan tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Sebab, keputusan MK sekaligus menetapkan siapa pihak yang memenangkan sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2014 ini, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Putusan MK yang sifatnya final dan mengikat ini menjadi dasar bagi pasangan Jokowi-JK untuk segera tancap gas menyiapkan pemerintahannya yang baru serta melaksanakan janji-janji yang dilontarkan semasa kampanye Pilpres lalu.
Kita tentu berharap pasangan ini bisa memberikan perbaikan-perbaikan di pelbagai sektor sehingga dapat membawa Indonesia menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Memang diakui, banyak tantangan yang dihadapi pemerintahan baru nanti. Misalnya saja di sektor pertanian. Masalah peningkatan produksi bahan pangan, penghapusan ketergantungan terhadap impor produk pangan, merupakan masalah yang harus segera diatasi pemerintahan Jokowi-JK
Sejumlah kalangan menilai kalau Indonesia telah kehilangan orientasi untuk membangun sektor pertanian. Hal ini tercermin dari kondisi dimana Indonesia minim sekali memunculkan varietas-varietas unggul. Akibat minimnya kemunculan varietas-varietas unggul itu, produksi padi di Indonesia jauh tertinggal dengan negara lain. Sebagai contoh, satu hektar lahan pertanian di Indonesia saat ini hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.
Masalah lain yang terjadi di sektor pertanian adalah banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Kondisi ini terjadi karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru.
Selain itu, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga masih menjadi kendala dalam peningkatan sektor pertanian karena masih belum memadainya jumlah waduk dan bendungan. Belum lagi mahalnya ongkos produksi karena petani bergantung pada pupuk dan pestisida kimia.
Sementara di sektor kelautan, masalah utama yang dihadapi pemerintah baru nanti antara lain adalah masih kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.
Tentunya masalah penyediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan juga perlu menjadi prioritas utama pemerintahan baru nanti karena ketersediaan BBM menjadi hal utama bagi nelayan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Dengan adanya keputusan MK, terlebih dengan kondisi politik yang cukup stabil pasca Pilpres, masyarakat Indonesia tentunya berharap banyak kalau pasangan Jokowi-JK bisa menyiapkan dengan mulus berbagai program yang akan diterapkan untuk memperbaiki dan atau mengatasi perbagai permasalahan yang muncul. Selamat bekerja.
