Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sebanyak 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, dengan wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi atau lebih dari 70 persen luas seluruh wilayah Indonesia.

Tentunya dengan sumber kekayaan alam yang melimpah itu menjadi berkah bagi rakyat Indonesia khususnya para nelayan di kawasan pesisir, namun ironisnya kekayaan negeri bahari tersebut belum dirasakan oleh nelayan.

Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang.

Ketidakmampuan nelayan untuk menigkatkan kesejahteraan hidupnya disebabkan sejumlah hal, misalnya saja tingkat pendidikan yang rendah, pemasaran hasil tangkapan yang tersendat, peralatan tangkap yang tidak memadai hingga kurangnya akses permodalan kepada kaum nelayan.

Mengingat jumlah penduduk yang berprofesi sebagai nelayan cukup besar, i pemberdayaan nelayan layak diangkat sebagai salah satu program prioritas pemerintah.

Memang pemerintah telah menrapkan program peningkatan kehidupan nelayan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang tersebar 10.640 desa di Indonesia yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di sektor kelautan dan perikanan. Nmun program-program tersebut belum memberikan hasil maksimal bagi peningkatan kesejahrean nelayan. Program-program tersebut harus juga didampingi oleh program lainnya, misalnya peningkatan subsidi bahan bakar minyak untuk kalangan nelayan. Jatah BBM subsidi yang akan dikucurkan pemerintah kepada nelayan pada tahun 2014 ini perlu ditingkatkan lagi.

Begitu juga dengan alat tangkap berupa ajring dan kapal. Pemerintah  perlu mendorong perbanyakan alat tangkap dan kapal nelayan.

Untuk memudahkan nelayan memasarkan hasil tangkapannya pemerintah sebaiknya  memperbanyak pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) di daerah-daerah pesisir.  Dengan banyaknya TPI, maka nelayan dapat dengan mudah menjual hasil tangkapannya.

Pemerintah juga perlu  membatasi penguasaan asing di sektar perikanan dalam negeri.. Hal ini dapat dilakukan melalui  sejumlah kebijakan pemerintah yang memberikan batasan-batasan kepada pihak asing di sektor perikanan, misalnya saja soal batasan kapal ikan asing dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Begitu juga dengan  program-program pemerintah untuk meningkatkan pendidikan anak nelayan, ketrampilan istri dan keluarga nelayan, perlu ditingkatkan lagi sehingga keluarga nelayan di Indonesia bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya.