Menjelang usia dua tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan kabinet. Sejumlah menteri, terutama di bidang ekonomi tergusur.
Perombakan kabinet harus dilakukan karena pemerintahan menghadapi tantangan yang tidak ringan dan mesti menyelesaikan banyak persoalan yang saat ini muncul di lapangan
Ekonomi global yang melambat dan berdampak pada ekonomi Indonesia, kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin atau antarwilayah, dan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya adalah tantangan kongkrit yang harus segera diatasi jalan keluarnya oleh para pembantu Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, penuntasan persoalan-persoalan tersebut mesti dipercepat. Untuk itu, pemerintah harus memperkuat ekonomi nasional guna menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global yang sedang melambat sekaligus persaingan ekonomi dunia yang penuh kompetisi. Pemerintah harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar pengangguran berkurang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sepanjang tahun berjalan 2016, perekonomian global bergerak pada kisaran 2,5-2,8%. Tiga kekuatan utama yang mempengaruhi mengapa ekonomi global tumbuh sangat lambat adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, stagnannya perekonomian Amerika Serikat, dan ketidakpastian politik di negara-negara Eropa yang berimbas pada ketidakpastian ekonomi.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global, yakni sebesar 4,92% selama kuartal I tahun 2016, Presiden Jokowi menggunakan momentum perombakan kabinet kali ini, salah satunya untuk meningkatkan kinerja perekonomian, sehingga angka pertumbuhan sepanjang tahun 2016 ini bisa dikejar untuk mencapai angka di atas 5%.
Presiden Jokowi juga memberikan penekanan khusus ketika melakukan perombakan kabinet, yakni bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh kabinet yang dipimipinnya adalah menyelesaikan masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan.
Bicara soal kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, tentunya kita tidak bisa lepas dari kondisi yang dialami pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di negeri ini.
Kita berharap perombakan kabinet yang telah dilakukan presiden mampu berdampak positif pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku sektor UMKM.
Hingga saat ini persoalan mendasar yang dihadapi pelaku usaha sektor UMKM adalah menyangkut kemudahan akses permodalan. akses permodalan di kebanyakan perbankan atau sektor formal lainnya masih susah ditembus kalangan pengusaha kecil, apalagi mikro.
Meski sudah ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah hingga 9 % atau akan diturunkan lagi 7 %, kenyataanya masih sulit ditembus pelaku UMKM,.
Padahal, UMKM merupakan sektor vital, tonggak perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini hampir 98 % lapangan kerja di Indonesia disediakan sektor UMKM. Roda perekonomian juga didominasi UMKM. Dengan memajukan UMKM maka kesenjangan perekonomian di kalangan masyarakat akan teratasi.
