Kementerian Pertanian akhirnya merevisi target produksi pangan yang selama ini digembar-gemborkan bakal dicapai. Tak tanggung-tanggung, tiga dari lima komoditas yang selama ini ditargetkan swasembada pada tahun 2014 nyatanya harus dikoreksi. Kementan merasa, revisi target sudah sepantasnya dilakukan karena target sebelumnya yang telah dicanangkan Presiden SBY di Bukittinggi tak mendapat dukungan dari kementerian lain.
Menteri Pertanian Suswono tak menampik jika dia merasa ditinggalkan. Pasalnya, meskipun sudah ada komitmen antara Kementerian Pertanian dengan kementerian/ lembaga nonkementerian lain, pemerintah daerah dan pelaku usaha pertanian untuk mencapai target pencapaian produksi pangan sesuai Rencana Aksi Bukittinggi, namun kenyataannya komitmen tersebut tak dilaksanakan.
“Rencana aksi Buktitinggi sudah ada komitmen, tetapi fakta yang terjadi di lapangan, hampir tidak ada yang merespon komitmen yang ditandatangani. Tentu ini membuat target produksi sangat sulit untuk diwujudkan. Tapi kita harus berani mengoreksi hasil dari rencana awal,” katanya.
Suswono mengatakan, beberapa kementerian dan lembaga yang awalnya siap mendukung program swasembada pangan, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional hingga para pemimpin daerah ternyata tak merespon kebutuhan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan Rencana Aksi Bukittinggi.
“Padahal, waktu di hadapan Presiden, semuanya sudah berkomitmen. Tetapi usai penandatanganan itu, kebutuhan kita untuk menggenjot Rencana Aksi Bukittinggi sama sekali tak direspon.”
Suswono berkisah, semua kementerian dan pemangku kepentingan terkait Rencana Aksi Bukittinggi telah dia surati. Tapi yang membalas hanya satu, yakni Kementerian Keuangan. Itupun dengan jawaban yang tidak memuaskan.
“Untuk melakukan Rencana Aksi Bukittinggi, Kementan langsung melakukan konsolidasi dengan kementerian lain. Kami surati mereka, tapi tidak ada yang membalas kecuali Kementerian Keuangan. Isi suratnya bukan mau menambah dana, tetapi justru Kementan diminta memanfaatkan dana yang sudah ada,” jelasnya.
Padahal, untuk mencapai Rencana Aksi Bukittinggi, Kementan memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun. Tetapi, anggaran Kementan malah dipangkas sekitar Rp1,3 triliun dari Rp16,42 triliun pada 2013 menjadi Rp15,47 triliun di 2014.
“Dana tambahan sebesar Rp6 triliun hingga sekarang belum turun dari Kementerian Keuangan. Malah anggaran yang sudah ada diminta untuk direlokasi,” keluh Suswono.
Lahan dan infrastruktur
Selain anggaran, Kementan juga dihadapkan pada masalah tambahan lahan yang tak kunjung diberikan. Padahal, untuk mencapai target produksi, khususnya kedele, dibutuhkan tambahan lahan yang signifikan. “Kita butuh tambahan lahan kedele sebanyak 2 juta hektare (ha). Sejak awal saya dilantik hingga saat ini, tambahan lahan sebanyak 2 juta ha hanya wacana,” papar Suswono.
Suswono ingat betul, saat awal dirinya dilantik Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjanjikan lahan hingga 2 juta ha. Dari data BPN, tercatat ada 7,2 juta ha lahan terlantar, di mana 3,5 juta ha potensial untuk pertanian. “Tapi nyatanya, yang clear hanya 13.000 ha. Ini kan jauh sekali dari yang kita harapkan,” katanya.
Belum lagi masalah infrastruktur yang dirasa kurang mendukung pertanian Indonesia. Misalnya masalah irigasi yang kurang mendapat perhatian dari Kementerian Pekerjaan Umum. Maklum saja, oleh Kementerian PU, infrastruktur irigasi masuk pembenahan tersier, sehingga kerusakan yang terjadi tidak mendapatkan perhatian maksimal.
Suswono juga menyoroti masalah pupuk dan benih yang selama ini dipegang BUMN. Meski pengadaan melalui BUMN, namun protes tentang keterlambatan benih dan kelangkaan pupuk kerapkali dilakukan petani.
“Padahal, pupuk dan benih ini kan kunci utama peningkatan produktivitas. Karena itu, ke depan kita usulkan agar subsidi pupuk dihapus saja dan dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur. Bayangkan, subsidi pupuk sebesar Rp18 triliun malah tidak dinikmati petani,” paparnya.
Revisi rencana aksi
Pada Rencana Aksi Bukittinggi, produksi padi ditargetkan tumbuh 8,04 % dari 70,87 juta ton menjadi 76,57 juta ton, jagung tumbuh 12,48% dari 18,51 juta ton menjadi 20,82 juta ton, kedele tumbuh 85,0% dari 0,81 juta ton menjadi 1,5 juta ton, gula pasir tumbuh 22,05% dari 2,54 juta ton menjadi 3,10 juta ton dan daging sapi tumbuh 26,19% dari 0,42 juta ton menjadi 0,53 juta ton. Selain itu, dalam rangka pengamanan stabilisasi harga, maka bawang merah dan cabai juga menjadi fokus perhatian untuk dipacu produksinya agar tidak terjadi gejolak harga.
Akibat berbagai masalah yang ada, akhirnya Kementerian Pertanian mengoreksi Rencana Aksi Bukittinggi tersebut, di mana padi dari 76 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 73 juta ton GKG, jagung menjadi 18 juta ton dari target semula 20 juta ton dan yang mengalami koreksi paling signifikan adalah kedele, dari 1,5 juta ton menjadi 1,2 juta ton.
Suswono mengakui, dari koreksi target produksi yang ada, komoditas kedele yang paling perlu diwaspadai. Karena angka 1,2 juta ton memiliki selisih tipis dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan konsumsi tahun ini yang berada di kisaran 1,98 juta ton atau defisit sekitar 700.000-800.000 ton.
Lebih lanjut Suswono mengatakan, selain kurangnya komitmen dari beberapa pemangku kepentingan, revisi target produksi juga disebabkan oleh pengaruh banjir di awal tahun dan serangan penyakit tanaman OPT.
“Selain itu juga masih ada persoalan klasik lainnya yang kerap terjadi. Mulai dari keterlambatan tanam pada beberapa daerah, keterlambatan dalam antisipasi serangan penyakit tanam OPT, belum optimalnya upaya penanganan bencana alam yang berdampak pada pertanian dan serapan anggaran belum mencapai target,” tukas Suswono.
Selain itu, masalah kesenjangan pemahaman antarpemerintah daerah (pemda), di mana daerah yang menjadi sentra pangan, baik padi maupun jagung, kurang optimal memberikan perhatian terhadap potensi daerahnya. “Ada sentra pangan yang menganggarkan pertanian hanya Rp5 miliar, padahal kita tahu daerah tersebut mendapatkan APBD hingga Rp2 triliun. Ini kan menyedihkan,” ungkapnya.
Manfaatkan waktu
Tak ingin terpuruk dengan kondisi saat ini, Kementerian Pertanian berupaya memanfaatkan waktu yang tersisa hingga akhir tahun 2014 dengan memperbaiki keterlambatan tanam, keterlambatan antisipasi serangan organisme pengganggu tanaman, dan optimalisasi penanganan bencana alam yang berdampak terhadap sektor pertanian. Selain itu, kepada internal Kementan, Suswono meminta untuk memperbaiki serapan anggaran yang biasanya menumpuk di akhir tahun.
“Hingga April 2014, serapan anggaran baru 11,56%, ini tentu jadi salah satu perhatian kita,” katanya.
Selain itu, Kementan juga akan melakukan pengembangan kawasan sentra pertanian. Komoditas strategis dan unggulan yang dimiliki agar dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam sistem pertanian bio-industri.
Selain itu, Suswono juga meminta pada segenap jajaran pemerintah daerah, khususnya yang berada di lingkup pertanian, agar mulai tahun 2014 ini dilakukan berbagai perubahan mendasar guna meningkatkan kinerja anggaran dan kegiatan kita.
Perbaikan yang perlu dilakukan antara lain melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal, meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, agar senantiasa tepat dikaitkan dengan musim tanam dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan pada pencapaian target produksi. Lalu, terus mengupayakan percepatan realisasi fisik di lapangan; dan megintensifkan pengendalian dan pemantauan di lapangan agar dipastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan siklus produksi pertanian.
“Saat ini Kementerian Pertanian telah memiliki dokumen penting dan strategis untuk pembangunan pertanian ke depan, yaitu Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 yang mengedepankan pembangunan pertanian bio-industri. Saya harap, buku ini bisa jadi acuan bagi menteri pertanian selanjutnya,” paparnya. E. Y. Wijianti
