Kementerian Pertanian (Kementan) mungkin salah satu instansi pemerintah yang paling banyak memiliki profesor (Riset). Bahkan, ketika Dr Ir Ika Mariska Soedharma, Dr Ir Azmi Dhalimi dan Dr Ir Erizal Jamal dikukuhkan sebagai profesor riset pekan lalu, lembaga ini tercatat memiliki sedikitnya 97 orang profesor riset.
Kementerian Pertanian menganggap dana untuk peremajaan kelapa masih minim. Selama ini masih sebatas dari anggaran pembiayaan belanja negara (APBN) yang nilainya tidak lebih dari Rp20-30 miliar/tahun. Padahal banyak perkebunan kelapa milik rakyat yang sudah uzur, sehingga produktivitasnya rendah.
Pemerintah perlu mendorong pengembangan industri hilir dari komoditas pertanian dan perkebunan guna menghindari adanya dominasi buyer terhadap komoditas hulu Indonesia.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai, moratorium (penghentian sementara) pengembangan atau perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak mungkin. Sebab, selama ini komoditi sawit mampu memberikan nilai tambah cukup besar, baik dari sisi ekonomi dan sosial.
Pemerintah akan membatasi ekspor produk minyak sawit mentah (CPO) guna memacu tumbuhnya industri hilir komoditas tersebut di dalam negeri.
Para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus bisa menepis tudingan dan tuduhan negatif yang memojokkan perkebunan kelapa sawit.
Departemen Perindustrian (Depperin) menyediakan dana bantuan sebesar Rp50 miliar kepada produsen gula nasional yang ingin melakukan restrukturisasi mesin dan peralatan pabrik gulanya.
Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan hutan tanaman ternyata menemui fakta menyeramkan. Departemen Kehutanan mengendus terjadinya penguasaan lahan sampai jutaan hektare oleh dua raksasa pulp dan kertas, yakni kelompok Sinar Mas dan Raja Garuda Mas. Keduanya malah dituding “menyandera” kebijakan pemerintah, yang selain menguntungkan kelompok juga mendistorsi pasar bahan baku kayu di dalam negeri.
Kelangkaan pupuk anorganik (kimia) di berbagai daerah, seharusnya menjadi refleksi bagi petani untuk kembali mengembangkan pupuk dari bahan alamiah. Jika petani konsisten memakai pupuk organik yang bahan bakunya banyak tersedia, maka penjarahan gudang pupuk dan penghadangan truk pengangkut pupuk tidak akan terjadi.
Keluhan petani terhadap kelangkaan pupuk urea subsidi pada musim tanam lalu justru disikapi pemerintah dengan rencana impor. Padahal, hitung-hitungan kebutuhan dengan produksi dalam negeri masih berlebih. Lihat saja, kapasitas produksi industri pupuk dalam negeri sekitar 7 juta ton, sedangkan kebutuhan pupuk subsidi paling banter 5,5 juta ton. Artinya negeri ini surplus sekitar 1,5 juta ton.
