Perum Bulog meminta pemerintah daerah yang memutuskan hubungan kerjasama penyaluran beras tidak melakukan hal yang bisa dianggap sebagai upaya mendiskreditkan institusi Perum Bulog.
“Bulog memahami pemerintah daerah memiliki otoritas dalam melakukan penunjukkan distributor pelaksana Program Penyaluran Bansos, namun Bulog sudah menetapkan kebijakan untuk memberikan kualitas beras terbaik meskipun untuk Program Bansos”, kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di Jakarta, Senin (06/07/2020).
Pernyataan ini dilontarkan Budi Waseso terkait masih adanya pemberitaan tentang kualitas beras yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan tersebut.
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Bogor beberapa hari lalu telah menghentikan kerjasama dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras untuk program bantuan sosial (Bansos) setelah adanya aduan dari penerima Bansos mengenai buruknya kualitas beras yang diterima mereka. Beras itu diketahui dibeli Pemkab Bogor dari Perum Bulog wilayah di Cianjur, Sukabumi dan Dramaga
Pemkab Bogor dikabarkan sudah menghabiskan dana Rp189,7 miliar lebih untuk membeli 18.000 ton beras untuk dibagikan ke masyarakat dalam program bantuan dampak virus corona COVID-19.
Perum Bulog sendiri sudah membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa beras Bulog untuk program Bansos di Kabupaten Bogor dinilai berkualitas jelek. Bulog memastikan bahwa untuk Program Bansos sudah menggunakan beras kualitas baik sesuai kerjasama yang disepakati dengan Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu penyediaan beras medium untuk Bansos di Kabupaten Bogor.
Budi Waseso mengatakan dari pemeriksaan dan laporan yang diterima manajemen Bulog, penyaluran program beras Bansos di Kabupaten Bogor untuk tahap I sudah terlaksana dengan menyalurkan beras kualitas terbaik sebanyak 6.000 ton.
“Kami mensinyalir adanya upaya untuk mengganti posisi Bulog sebagai distributor beras Bansos untuk tahap II di Kabupaten Bogor namun kami tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi sekali lagi jangan menjelek-jelekkan Bulog. Kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum”, kata Budi Waseso.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin agar kualitas beras Bansos yang disalurkan ke masyarakat adalah kualitas terbaik.
“Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang bertugas untuk koordinasi dengan Tim Pemkab Bogor (Bupati Bogor, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DPRD Bogor) dan memastikan agar proses penyaluran Bansos berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan standar kualitas beras yang diamanatkan kepada Perum Bulog”, jelas Tri Wahyudi Saleh. Buyung N
