Pemerintah diminta memanfaatkan bahan bakar gas (BBG) untuk mengatasi ketergantungan nelayan terhadap penggunaan solar. Apalagi, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengaku siap memasok kebutuhan nelayan.
Konversi itu ditawarkan PGN untuk membantu mengurangi ketergantungan nelayan terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Apalagi, harga gas juga lebih murah. “Kami siap memasok gas kepada kapal nelayan sepanjang bahan bakar gas diperlukan untuk kapal nelayan,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Heri Yusuf kepada Agro Indonesia akhir pekan lalu.
Menurutnya, penggunaan BBG pada kapal nelayan bisa membantu nelayan dalam menekan biaya produksi yang harus mereka keluarkan ketika melaut. Pasalnya, harga BBG jauh lebih murah dibandingkan harga solar.
Heri mengatakan, saat ini harga jual BBG di dalam negeri mencapai Rp3.100/liter setara solar. Harga ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga solar bersubsidi yang dijual di posisi Rp6.500/liter.
Selain itu, penggunaan BBG juga akan mampu menekan besaran subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya. Untuk tahun 2014 saja, pemerintah terpaksa mengeluarkan dana sebesar Rp246,5 triliun untuk subsidi BBM. Sedangkan dalam RAPBN 2015, besaran subsidi BBM yang dianggarkan pemerintah mencapai sekitar 291,1 triliun.
Hanya saja, untuk bisa menggunakan BBG, memang diperlukan alat tambahan. “Mesin pada kapal-kapal nelayan harus menggunakan konverter kit,” ujarnya.
Namun, konverter kit ini juga bukan barang sulit. Pasalnya, koverter kit sudah banyak diproduksi di dalam negeri sehingga nelayan tidak bakal kesulitan mendapatkannya. Bahkan, banyak produsen konverter kit yang harus mengekspor produknya karena penyerapan di dalam negeri jauh lebih rendah dibandingkan dengan volume produksinya.
“Produksi konverter kit di dalam negeri meningkat setelah Kementerian Perindustrian menugaskan sejumlah produsen untuk memproduksi konverter kit sebagai implementasi dari kebijakan konversi BBM ke BBG yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2012,” ujar Suryono, Direktur Transportasi Kementerian Perindustrian.
Menurut Suryono, melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/2012, pemerintah memberikan penugasan kepada perusahaan untuk memproduksi dan memasang konverter kit pada mesin kendaraan.
Untuk menjamin kualitas konverter kit yang dihasilkan, Kemenperin memberikan sejumlah syarat kepada perusahaan yang ingin mendapatkan penugasan produksi dan pemasangan konverter kit itu. Syarat-syarat yang diajukan antara lain perusahaan memiliki kompetensi teknologi dan sumber daya manusia, berpengalaman manufaktur produk setara komponen otomotif presisi serta manajemen produksi untuk pembuatan konverter kit.
“Perusahaan juga harus memiliki kerja sama teknik dengan pemilik teknologi konverter kit yang sudah memenuhi standar internasional dan nasional untuk persyaratan produk dan memiliki komitmen untuk secara bertahap memproduksi di dalam negeri,” paparnya.
Suryono mengatakan, keberhasilan konversi BBM ke BBG terhadap moda transportasi amat tergantung pada ketersediaan pasokan BBG serta infrastruktur, yakni keberadaan Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas (SPBG). Pasalnya, hingga saat ini di Indonsia baru ada 17 SPBG.
Soal ketersediaan pasokan BBG dan SPBG, VP Communication PGN, Rida Ababil mengatakan kalau pihaknya saat ini tengah menggencarkan pembangunan jaringan pipa gas serta penambahan SPBG di sejumlah daerah.
Untuk tahun 2014 ini, PGN menargetkan adanya pembangunan 16 SPBG baru, yakni sebanyak 8 buah di Jakarta dan sisanya tersebar di wilayah Surabaya, Bogor dan Sukabumi. Selain itu, perseroan juga terus mengembangkan keberadaan SPBG mobil.
“Semua itu kami lakukan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan bakar gas dengan mudah dan cepat,” kata Rida.
Konversi mutlak dilakukan
Program konversi BBM ke BBG memang mendesak dilakukan. Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan produksi gas Indonesia setiap tahunnya cukup besar. Sayangnya, penyerapan BBG di dalam negeri dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan. Sebagian besar produksi gas malah diekspor ke luar negeri.
LSM yang bergerak di bidang energi itu mencatat, pada tahun 2009, produksi gas Indonesia mencapai 7.962 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau Juta Standar Kaki Kubik per Hari
Jumlah itu meningkat lagi di tahun 2010 menjadi 8.857 MMSCFD. Sedangkan pada tahun 2011, produksinya menurun menjadi 8.415 MMSCFD dan di tahun 2012, produksinya turun lagi menjadi 8.167 MMSCFD.
“Walaupun mengalami penurunan, namun volume produksinya masih cukup tinggi dan dapat digunakan untuk mengatasi penurunan produksi bahan bakar minyak yang memicu Indonesia menjadi negara pengimpor minyak,” katanya.
Karena potensinya yang cukup besar, Mamit menyatakan, program konversi BBM ke BBG mutlak dilakukan pemerintah jika tidak ingin mengalami pembengkakan dalam nilai subsidi BBM serta melonjaknya nilai impor migas.
Dia mengingatkan, konsumsi energi Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata 3,09%. Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia berada di posisi ke-12 dalam konsumsi BBM per kapita terbesar.
Agar program konversi BBM ke BBG bisa berjalan mulus, Mamit menilai perlunya koordinasi yang tepat di antara instansi pemerintah. Misalnya saja Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.
Political will
Namun, dia juga mengingatkan, khusus untuk program konversi BBM ke BBG bagi kapal nelayan, diperlukan political will dari pemerintah. Pasalnya, banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan konversi BBM ke BBG bagi kapal nelayan.
Mamit menjelaskan, tantangan utama yang dihadapi dalam melakukan konversi BBM ke BBG bagi kapal nelayan adalah keberadaan SPBG. Dia menilai agak sulit bagi PGN untuk bisa membangun SPBG atau SPBG mobil di setiap pelabuhan. Apalagi biaya pembangunan SPBG juga cukup besar, yakni sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar untuk sebuah SPBG.
“Dengan biaya produksi sebesar itu dan dengan penyerapan yang tidak trlalu besar di setiap pelabuhan kapal ikan, konversi BBM ke BBG untuk kapal nelayan memang menjadi suatu pertimbangan,” ujarnya.
Dia menyarankan agar konversi BBM ke BBG bagi kapal nelayan bisa dilakukan secara bertahap. Untuk saat ini, dia menilai langkah jangka pendek yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyediakan pasokan solar sesuai kebutuhan nelayan.
“Pengurangan pasokan BBM solar bersubsidi bagi nelayan boleh saja dilakukan dalam jumlah yang memadai. Namun, pemerintah juga harus menyediakan pasokan solar non subsidi bagi kebutuhan nelayan,” katanya.
Mamit sendiri mengaku sudah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengurangan pasokan BBM solar bersubsidi kepada nelayan yang dilakukan Pertamina pada pekan pertama Agustus lalu atau bersamaan dengan pelaksanaan pembatasan penjualan premium bersubsidi di jalan tol dan pembatasan jam penjualan BBM di sejumlah SPBU di Jakarta.
“Dari pemantauan kami, sebenarnya nelayan tidak terlalu mempermasalahkan pengurangan BBM solar bersubsidi sepanjang BBM solar non subsidi tersedia,” katanya.
Terkait hal ini, tidak ada pernyataan dari Pertamina. Agro Indonesia berusaha menghubungi VP Communication PT Pertamina, Ali Mundakir, namun telepon yang dihubungi tidak menjawab. Begitu juga dengan pertanyaan yang diajukan Agro Indonesia melalui surat elektronik (surel), belum mendapatkan tanggapan dari Pertamina. B Wibowo
